
PEKANBARU – Untuk mengetahui sejauh mana badan publik memahami tentang keterbukaan informasi, Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau turun ke 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.
"Jadi ini tindak lanjut dari launching E Monev yang kita luncurkan pada 6 Juni lalu, jadi pada saat itu ada pertanyaan dalam bentuk Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang harus dijawab oleh peserta yang merupakan personil Badan Publik dan PPID utama dari 12 Kabupaten dan kota, nah untuk memeriksa apa jawaban mereka itu benar real atau tidak, maka KI akan turun ke 12 Kabupaten dan Kota di Riau namanya visitasi," jelas komisioner KI Riau Hj Yulianti SH MH, kepada GoRiau.com Kamis (11/7/2024).
KI Riau terangnya telah membagi tugas 5 anggota komisioner didampingi oleh staf dua orang visitasi ke 12 Kabupaten dan Kota di Riau seperti ketua KI Riau, Tatang Yudiansyah, SH.
Visitasi ke Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan, Wakil Ketua KI, Junaidi, SKom, MIKom ke Kabupaten Siak dan Rohil, Komisioner KI Bidang Kelembagaan dan Regulasi, Hj Yulianti SH MH, ke Kabupaten Rokan Hulu dan Kepuluan Meranti, komisioner KI, H Asril Darma, SSi, MIKom, ke Kabupaten Inhu sama Inhil dan komisioner K H Zufra Irwan, SE, MM, ke Kabupaten Kampar dan Dumai dan untuk Kota Pekanbaru, nanti terakhir dilakukan visitasi.
"Khusus di Kabupaten Meranti visitasi sudah saya lakukan di 9 lembaga publik seperti di 2 Sekolah, 2 Desa, kantor ATRBPN, Bawaslu, Kemenag, Basnaz dan PPID Utama Diskominfo. Jadi visitasi ini tujuannya melihat secara langsung sejauh mana implementasi keterbukaan informasi juga untuk melakukan pembinaan terhadap badan publik yang belum memahami tentang keterbukaan informasi publik," terangnya.
Di Meranti mantan anggota DPRD Riau menilai secara umum keterbukaan informasi publik sudah mulai banyak yang tahu malah sudah sampai ke desa-desa dan sekolah-sekolah,
"Sebelumnya banyak yang takut membuka informasi karena tidak paham mana yang bisa disampaikan ke publik mana yang tidak, namun saat ini untuk kesimpulan akhir belum bisa kami sampaikan karena visitasi sedang berjalan," ucapnya.
Usai visitasi kata Yulianti nantinya KI akan merekap nilainya dan KI akan memberikan award kepada badan publik yang menjalankan keterbukaan publik dengan baik, "Contoh pada tahun lalu untuk PPID utama yang dapat award se-Riau adalah Kabupaten Rokan Hulu, jadi penilaiannya ada cukup informatif, menuju informatif dan informatif, jadi penghargaan ini bisa membuat mereka termotivasi untuk lebih baik dalam menjalankan keterbukaan informasi," tutupnya. ***