PEKANBARU – Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dilaporkan mogok beroperasi akibat persoalan pembayaran bahan bakar. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru, Yuliarso, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mencapai kesepakatan dengan pemasok bahan bakar minyak (BBM).

Yuliarso menjelaskan, permasalahan ini bermula dari keterlambatan pembayaran yang terjadi sepanjang 2024, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). "Pada 2024, pembayaran tiap bulan sering terlambat. Ini membuat toleransi dari pihak pemasok BBM terlampaui, sehingga sekarang mereka meminta pembayaran di awal," katanya pada Senin (6/1/2024).

Ia menambahkan, pihak SPBU menginginkan sistem pembayaran di muka untuk menghindari permasalahan serupa di masa mendatang. Namun, mekanisme ini menjadi kendala karena Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru biasanya melakukan pembayaran di belakang. "Persoalan ini harus kami dudukkan bersama pihak SPBU agar ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak," jelas Yuliarso.

Menurutnya, kebutuhan anggaran operasional untuk bus TMP mencapai Rp500 juta per bulan. "Untuk pembayaran tahun 2024, Alhamdulillah, sudah lunas. Namun, kami masih harus memastikan anggaran 2025 yang jumlahnya sekitar setengah miliar rupiah ini dapat disepakati dengan baik," ujar Yuliarso.

Pemerintah Kota Pekanbaru kini terus berupaya mencari solusi agar layanan bus TMP bisa kembali berjalan normal. Keberlanjutan operasional bus TMP dinilai penting karena layanan ini merupakan salah satu transportasi andalan masyarakat Pekanbaru untuk mobilitas sehari-hari. ***