TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau H. Sukarmis menyampaikan enam poin menanggapi pandangan umum fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing, Kamis (31/12/2015) pagi.

Pertama, bupati menyampaikan berkenaan dengan pendidikan di Kuansing. Dikatakannya, fasilitas pendidikan merupakan prioritas pembangunan dalam 10 tahun terakhir.

"Bahkan, kita selalu melakukan pembangunan sekolah bertingkat secara bertahap. Sebelum dibangun, kami selalu melakukan monitoring sehingga tahu mana sekolah yang betul-betul membutuhkan," ujar Sukarmis.

Kedua, Sukarmis menyampaikan persoalan kesehatan masyarakat. Dimana, pada tahun 2016 mendatang sudah dialokasikan anggaran untuk penanggulangan gizi buruk, DBD dan pengadaan masker.

"Seandainya sangat dibutuhkan, makan bisa dialokasikan kembali pada perubahan 2016. Jika kasus luar biasa, bisa dan mendesak, kita gunakan dana tak terduga," kata Sukarmis.

Ketiga, pemerintah akan melaksanakan verifikasi terlebih dahulu terhadap rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RLH harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan aturan berlaku.

"Begitu juga untuk infrastruktur pedesaan, seperti box culver dan jalan poros desa akan menjadi prioritas kita dalam penyusunan perubahan APBD 2016 mendatang," jelas bupati.

Selain itu, bupati juga berupaya membangun kemandirian desa, dimana dengan adanya alokasi dana desa cukup besar, masing-masing desa mempunyai kewenangan mengatur, mengurus dan membangun desa.

"Penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujar Sukarmis.

Keempat, mengenani budidaya sapi potong dan pengadaan bibit unggul di Dinas Peternakan serta pengembangan hatchery mini, kolam rakyat pada Dinas Perikanan. "Kita juga menyediakan bibit kelapa sawit dan karet untuk masyarakat," katanya.

Kelima, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap Hutan Tanaman Produksi (HPT) Batang Lipai Siabu. Dimana, pemerintah akan mengukur ulang dan menginventaris lahan-lahan yang sudah menjadi perkebunan.

Keenam, pemerintah akan menyediakan jaringan listrik untuk sembilan desa di beberapa kecamatan yang belum teraliri listrik.***