Bupati Inhu Yopi Arianto Paparkan Pelaksanaan Transparansi di Hadapan Pimpinan Daerah Asia Tenggara

BUPATI Indragiri Hulu H Yopi Arianto SE dipercaya oleh Jurusan Politik dan Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk menjadi salah satu narasumber pada acara SEA Local Leader Forum 2014 yang diikuti sejumlah pimpinan daerah di Kawasan Asia Tenggara.

Acara yang dibuka Rektor UGM Prof Dr Pratikno Msoc di Hotel Phoenix Yogyakarta, Senin (13/10/2014) tersebut diselenggarakan sebagai upaya mendorong adanya forum antar pimpinan daerah di kawasan Asia Tenggara untuk berbagi pengalaman dan melakukan industri ekstraktif (extractive industry governance) di wilayahnya.

Acara yang diselenggarakan bekerjasama dengan Natural Resource Institute ini merupakan upaya Jurusan Politik dan Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada mengembangkan simpul pengetahuan untuk tata kelola di sektor industri ekstraktif.

Selain Bupati Inhu H Yopi Arianto SE, turut menjadi narasumber pada SEA Local Leader Forum 2014 tersebut kepala daerah dari Philipina dan Vietnam, Kolaka Sulawesi Tenggara, Lombok Barat, Banyuwangi, Bojonegoro, Bangka Tengah, Sumbawa Barat, Kalimantan Timur dan Aceh Utara.

Turut mendampingi Bupati Inhu pada SEA Local Leader Forum 2014 tersebut Sekda Inhu Drs Raja Erisman Msi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Inhu Drs H Asriyan Msi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Isdjarwadi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Inhu Khairizal, Kepala Dinas Perhubungan Inhu Drs Erpandi, Kepala Dinas Perkebunan Inhu Hendrizal, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kuwat Widiyanto, Kabag Humas Jawalter MPd, Kabid Komunikasi Encik Afrizal Hasmi, Kabid Informatika Dishubkominfo Inhu Roma Doris SS, MPS. M. Eng.

Terpilihnya Bupati Inhu H Yopi Arianto SE sebagai salah satu narasumber pada forum yang diikuti oleh sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara tersebut karena dinilai berhasil dalam melaksanakan agenda transparansi melalui program Open Goverment Indonesia (OGI). Program OGI merupakan inisiasi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Bahkan Kabupaten Inhu ditetapkan sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menjadi daerah percontohan (Pilot Project) sejak tahun 2013.

Sebelum dipercaya menjadi narasumber pada SEA Local Leader Forum 2014, Pemkab Inhu juga telah dipercaya menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang di undang langsung oleh (UKP4) untuk menghadiri Konferensi Open Government Partnership (OGP) tingkat Asia-Pasifik di Nusa Dua Bali, 6 hingga 7 Mei 2014 lalu. OGP yang diikuti 64 negara tersebut di buka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengusung tema “Unlock Innovative Opennes: Impetus for Greater Citizen Engagement”.

Konferensi ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi baru dan menggiatkan upaya-upaya pemerintah bersama masyarakat di kawasan Asia-Pasifik dalam mewujudkan keterbukaan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta partisipasi publik. Pada pelaksanaan Konferinsi OGP, Indonesia mengundang perwakilan pemerintah (pusat dan daerah) dan non pemerintah (termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi multilateral, sektor swasta, kaum muda, dan media) dari negara-negara anggota OGP maupun yang belum bergabung dalam OGP untuk hadir dalam konferensi.

Menjemput Aspirasi Masyarakat

Pada SEA Local Leader Forum 2014 yang diselenggarakan Jurusan Politik dan Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada tersebut, Bupati Inhu H Yopi Arianto SE menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukannya selama memimpin Kabupaten Inhu sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 ini. Salah satunya terkait cara Bupati Inhu H Yopi Arianto SE menjemput aspirasi masyarakat melalui blusukan menggunakan sepeda motor mengunjungi desa-desa. Cara ini dinilai sangat efektif dalam menjaring berbagai aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan akar rumput.

Dalam pemaparan bertajuk inisiatif pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang terbuka (Open Government Inititives), Bupati termuda se Indonesia tahun 2010 tersebut mengungkapkan bahwa diawal kepemimpinannya, ia langsung memfokuskan tugas pada upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mengubah paradigma aparatur pemeritah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Langkah ini penting karena banyaknya persoalan yang saat itu melanda Kabupaten Inhu hingga melunturkan kepecayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, tiga tema utama inisiatif langsung di gesa, yakni pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan transparansi. Tiga tema utama ini dijabarkan melalui berbagai program prioritas yang dilaksanakan oleh tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan pembangunan sebagai tema utama inisiatif di mulai dengan kegiatan Musrenbang dalam bentuk Social Accountability Forum (SAF). Bahkan dalam berbagai kesempatan, Bupati Inhu H Yopi Arianto SE turut hadir pada kegiatan Musrenbang tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan segera ditindak lanjuti oleh SKPD terkait. Selain itu, kehadiran Bupati pada kegiatan Musrebang untuk mengetahui progres pembangunan di daerah melalui kepala desa dan camat.

Selain itu, Bupati juga melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan blusukan menggunakan sepeda motor bersama para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu. Blusukan tersebut merupakan upaya Bupati Inhu menjemput aspirasi masyarakat secara langsung hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus meninjau pelaksanaan pembangunan di desa-desa. ''Dengan blusukan menggunakan sepeda motor, saya lebih leluasa menyapa dan menerima aspirasi masyarakat secara langsung,'' ungkapnya.

Untuk meciptakan iklim investasi yang baik dan memperpendek mata rantai birokrasi sebagai salah satu instrumen penunjang pembangunan, Bupati membentuk Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT). Melalui BPMD-PPT, proses pengurusan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Inhu dilaksanakan satu pintu hingga menghemat waktu dan biaya. Bahkan berkat kinerja yang baik dari BPMD-PPT, Kabupaten Inhu berhasil meraih dua kali penghargaan terbaik kedua se Indonesia sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (PTSP-PM) pada tahun 2011 dan 2014.

Kemudian pelayanan publik sebagai tema utama inisiatif kedua di fokuskan pada pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dibidang kesehatan, Pemkab Inhu membuka SMS center di RSUD dan Puskesmas di seluruh Kabupaten Inhu, membangun Puskesmas Pembantu disetiap desa dan Puskesmas Rawat Inap disetiap kecamatan. Sedangkan di bidang pendidikan, Pemkab Inhu telah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online untuk sejumlah SMP dan SMA sederajat.

Tidak hanya itu, Bupati Inhu juga membuka Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Melalui program LAPOR ini, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan langsung ke Bupati Inhu cukup mengetik SMS Inhu (spasi) aduan atau laporan yang akan disampaikan, kemudian kirim ke 1708 atau melalui website www.lapor.ukp.go.id.

Program LAPOR! ini merupakan bentuk komitmen Bupati Inhu H Yopi Arianto SE untuk menampung seluruh aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, sekaligus upaya mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan. Selain program LAPOR!, Bupati Inhu H Yopi Arianto SE juga selalu menyebarkan nomor handphone nya saat melakukan kunjungan ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghubungi dirinya secara langsung.

Selanjutnya tema utama inisiatif ketiga yang dilaksanakan Bupati Inhu H Yopi Arianto SE adalah transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Langkah awal yang dilakukan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dituangkan dalam SK Bupati Inhu No. 279 Tahun 2011 tentang PPID di lingkungan Pemkab Inhu. Pembentukan PPID ini merupakan komitmen Bupati Inhu H Yopi Arianto SE dalam melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mendukung operasional layanan informasi publik tersebut, sejak Desember 2013 lalu, Pemkab Inhu melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhu telah mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) sebagai inisiatif pengembangan desk pelayanan informasi dan merupakan satu-satunya di Indonesia. Dengan adanya PPIM, masyarakat yang membutuhkan layanan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah tinggal mendatangi PPIM di Kantor Dishubkominfo Kabupaten Inhu.

Seiring dengan hal tersebut, Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 391 Tahun 2013 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Inhu. Daftar ini merupakan informasi dan data yang dapat diperoleh masyarakat baik secara online ataupun dengan datang langsung PPIM.

Pemkab Inhu telah melaunching Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Informasi Publik (DIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat Kabupaten Inhu bersamaan dengan peringatan Hari Untuk Tahu se Dunia beberapa waktu lalu. Bahkan PPID Kabupaten Inhu sudah dinyatakan sebagai yang terbaik di Indonesia.

Selain itu, untuk pelaksanaan transparansi dibidang anggaran dan pendapatan, Pemkab Inhu sudah mempublikasikan melalui website https://www.inhukab.go.id/transparasi-pengelolaan-anggaran. ***