JAKARTA – Rencana pemutihan tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan tidak akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Penegasan ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, usai menghadiri rapat Panitia Kerja JKN bersama Komisi IX DPR di Senayan, Kamis (13/11/2025).

Ghufron menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan bukan skema baru yang membutuhkan sokongan fiskal tambahan. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah negara untuk membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

“Keputusan itu tidak perlu tambahan karena memang untuk orang tidak mampu. Jadi tidak membebani APBN,” ujarnya.

Ia menyebut masih ada anggapan keliru bahwa setiap kebijakan BPJS otomatis membutuhkan dana baru dari pemerintah. Ghufron menegaskan, pemutihan justru ditujukan untuk menghapus hambatan administrasi yang membuat warga miskin tidak bisa kembali mengakses layanan kesehatan.

“Ini bukan menambah anggaran, tapi bentuk kehadiran negara bagi rakyat miskin,” katanya.

Kebijakan ini disebut akan diarahkan khusus kepada peserta yang memiliki tunggakan lama dan terbukti tidak mampu melunasi kewajibannya. Ghufron menegaskan pemutihan tidak berlaku bagi peserta yang sengaja menunda pembayaran iuran.

“Tidak bisa orang menunggak lalu berharap diputihkan. Ini khusus bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, BPJS berharap pelayanan kesehatan lebih inklusif, sekaligus memastikan kelompok rentan tidak kehilangan hak mereka hanya karena beban administratif yang menumpuk. ***