PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kembali menyampaikan keinginannya untuk ikut mengelola Blok Rokan kepada Komisi VII DPR RI yang saat itu berkunjung ke Riau. Dengan harapan, komisi yang membidangi energi ini dapat menjadi perpanjangan tangan antara LAMR kepada PT Pertamina.

Setahun lalu, LAMR sendiri sudah pernah mendatangi langsung Kementerian ESDM dan bertemu dengan Wamen Archandra. Yang pada intinya, pemerintah pusat berjanji akan kembali bertemu dengan LAMR dalam waktu dekat untuk membahas masa depan Blok Rokan kedepannya. Namun hingga saat ini, pemerintah pusat juga tak kunjung membuka komunikasi dengan masyarakat adat.

"Kami berharap Komisi VII DPR RI bisa memanggil pihak Pertamina dan instansi terkait termasuk Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk berunding bersama secara b to b," kata Ketua DPH LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (30/8/2019).

Nantinya, Syahril menegaskan, bahwa LAMR tidak akan terlibat langsung dalam mengelola Blok Rokan tersebut. Ini dikarenakan LAMR merupakan badan nirlaba.

"Yang mengelola bukan LAMR, tapi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik LAMR sudah siap. Kami juga sudah mempersiapkan secara finansialnya ataupun secara teknologi maupun manajemen. Yang jelas, orang Riau sudah mampu mengelola ini bersama-sama dengan Pertamina," tuturnya. ***