PEKANBARU - Ribuan guru sertifikasi akhirnya ditemui oleh Walikota Pekanbaru Firdaus, setelah menggelar aksinya yang keenam dan bertahan di depan Kantor Walikota Pekanbaru sejak Senin pagi hingga sore hari, (25/3/2019). Selain Walikota Pekanbaru, turut juga Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru M Noer, dan Asisten I Pemko Pekanbaru Azwan beserta Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal yang sudah mendampingi massa aksi sejak pagi tadi.

Meskipun sebelumnya sempat terjadi kericuhan karena massa yang telah lama menunggu kedatangan walikota, namun massa akhirnya berusaha tenang untuk mendengarkan tanggapan walikota. Dalam kesempatan itu, Walikota Pekanbaru menjawab pertanyaan guru - guru satu persatu, di halaman Kantor Walikota Pekanbaru.

"Pembina teknis guru sampai tingkat SMA itu Mendikbud, artinya peraturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud menjadi acuan bagi kita. Dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 13 yang huruf c, bagi guru - guru yang masih menerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan dan atau lainnya harus mengembalikan ke kas daerah, ayat d bagi pejabat pengelola keuangan daerah, jika masih membayarkan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan maka dapat diberikan sanksi seusai aturan yang berlaku," urai Firdaus.

"Maka Pemko tidak bisa mengubah kebijakan itu, kecuali jika ada regulasi yang membolehkannya," lanjut firdaus.

Meskipun demikian, massa aksi tetap bersikeras dikarenakan hanya Pemko Pekanbaru yang memberlakukan aturan tersebut. Yakni bahwa guru sertifikasi tidak dapat menerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan sekaligus, sementara daerah lain masih menerimanya.

"Kami tidak bermaksud untuk mengurangi kesejahteraan guru, tetapi ini adalah aturan dari pemerintah diatas kita. Kalau memang kami salah mengartikan, tunjukkan regulasinya dimana revisi Perwako itu dapat dilakukan," jelas Firdaus.

Kemudian, Firdaus juga mengatakan pihaknya memang sudah merencanakan pertemuan bersama PGRI dan Dinas Pendidikan untuk membicarakan hal revisi Perwako tersebut. Namun, rencana pertemuan itu dibatalkan karena Walikota akhirnya memilih menemui langsung massa.

"Tadi kami sudah mengagendakan pertemuan dan saya sudah bawa berkas - berkas, regulasi - regulasi yang bisa mendorong Bapak Walikota mengambil kebijakan. Perdebatan regulasi tidak akan selesai dengan demo, maka berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan didalam rapat terbatas," ujar Ketua PGRI Kota Pekanbaru Defi Warman, yang berdiri bersama Walikota Pekanbaru dan sejumlah pejabat Pemko lainnya.

"Aturan yang disampaikan pak Walikota tadi sudah benar. Kita tadi harusnya sudah melakukan pertemuan tetapi batal karena walikota Pekanbaru memilih menemui massa," ungkapnya. ***