SELATPANJANG, GORIAU.COM - Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Mulyono, menegaskan bahwa menjual Bahan Bakar Mesin (BBM) bersubsidi dengan harga tinggi sudah termasuk korupsi. Untuk itu kedepan diharapkan adanya sanksi pidana bagi setiap penjual BBM subsidi dengan harga tinggi.

Demikian diungkapkan Mulyono, kepada GoRiau.combeberapa waktu lalu. Mulyono mengatakan, tidak ada alasan menjual BBM subsidi (bensin) di luar ketentuan, harga harus Rp 6.500 perliter karena itu merupakan hak rakyat.

"Kedepan kita minta sanksinya harus sanksi pidana karena BBM subsidi ini dialokasi oleh negara untuk rakyat secara langsung. Artinya Rp 6.500 itu hak rakyat, kalau menjual dengan harga tinggi, ini termasuk korupsi," kata Mulyono kepada GoRiau.com.

Selain itu, Mulyono juga minta pihak Agen Penyalur Minyak Subsidi (APMS) harus bertanggungjawab atas BBM subsidi yang mereka jual ke pengecer. Selama ini APMS terkesan tidak memiliki data valid, pengecer mana saja yang mereka berikan BBM subsidi tersebut.

"MoU dengan pertamina yaitu APMS menjual secara langsung, menjadikan mereka itu pengecer, yang terjadi mereka menyerahkan lagi ke pihak yang lain dengan harga pengecer, sehingga penerima BBM Subsidi dari APMS (seperti APMS kedua) menjual pula dengan harga tinggi ke pengecer kaki lima, akhirnya pengecer kaki lima harus menjual dengan harga lebih tinggi," jelas Mulyono.

Atas kejadian ini, Mulyono mengaku tidak ada pengawasan secara langsung dari APMS. Sedangkan sesuai aturan, diungkapkan Mulyono, APMS harusnya bisa menarik kembali dan tidak akan menjual lagi kepada penerima yang selama ini hanya membeli dan tidak mau menjadi pengecer. Seharusnya APMS menjual kepada orang-orang yang betul menjual.

"Kalau mereka lakukan itu harga akan normal. Karena yang mendapat BBM subsidi dari APMS akan takut tidak dapat lagi dan mereka juga akan menjual secara langsung. Di situlah titik kunci yang fatalnya," ujar Mulyono lagi.

Selama ini, YLPK mengawasi tidak bisa 24 jam, mereka berharap sinergi semua pihak untuk mengatasi BBM Subsidi dijual mahal. Sejauh ini beberapa temuan telah diteruskan ke polisi, sudah dilakukan penyitaan, penangkapan, namun tidak ada efek jeranya. YLPK juga berharap kedepannya penindakan yang dilakukan harus sedikit mendidik agar semua penyalur maupun pengecer BBM subsidi bisa menjual sesuai ketentuan.(nti)