PEKANBARU, GORIAU.COM - Riau terus menjadi sorotan karena tak jera-jera ''bermain transaksional'' dibalik kekuasan dan uang. Kabar terakhir, isu pun beredar kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengintai Pansus Monitoring Perizinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, bahkan ada isu anggota DPRD ditangkap. Isu itu pun membuat resah sebagian anggota DPRD Riau.

Kabar itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan dewan dan dunia usaha. Pasalnya, terhembus kabar, ada transaksional antara anggota Pansus dengan perusahaan yang diduga bermasalah yang dilakukan di beberapa hotel berbintang di Pekanbaru.

''Kabarnya gitu, ada isu KPK sedang mengintai Pansus Monitoring DPRD Riau, tapi tak jelas juga asal isu itu. Bahkan sampai sekarang belum ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK disini,'' ujar salah seorang pegawai di DPRD yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Menurut info yang berkembang, Pansus tersebut sengaja dibentuk oleh DPRD Riau untuk mempersulit para pengusaha, bahkan beredar isu, pengusaha yang takut dipanggil Pansus untuk hearing atau diusut izinnya sudah ''setor dengan terpaksa'' supaya aman dan perizinannya tidak dipersoalkan.

''Kalau sempat KPK kembali melakukan OTT di DPRD Riau, ini merupakan aib dan malapetaka yang sangat memalukan karena sudah sering terjadi, apalagi pak Gubernur Annas Maamun baru saja kena OTT KPK karena alih fungsi lahan,'' ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh GoRiau.com, Senin (13/4/2015) modus Pansus untuk ''mendapatkan keuntungan'' adalah dengan mempertanyakan perizinan seluruh perusahaan di Riau, anehnya Pansus juga mempersoalkan pajak yang sudah jelas-jelas bukan kewenangannya karena pajak dibayarkan pengusaha sawit bukanlah kategori pajak maupun retribusi daerah.

Sementara itu, Humas KPK Johan Budi saat dikonfirmasi GoRiau.com belum menjawab. Saat ditelpon, nomor yang dituju sedang tidak aktif. ***