PEKANBARU - Bando atau tempat pemasangan reklame yang melintang di jalan adalah ilegal berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan, sehingga izinnya tidak bisa diterbitkan. Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru tetap bisa memungut pajak dari Bando tersebut.

"Pajak itu wajib berdasarkan undang-undang, pajak dari Bando tetap kita tarik. Karena suatu peristiwa yang menimbulkan perpajakan harus kita tarik pajaknya,"jelas Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Kamis, (21/11/2019).

Zulhelmi menjelaskan, penarikan pajak terhadap Bando bisa dilakukan meskipun ilegal, karena aturan tentang perizinan tidak bersangkut paut dengan aturan pajak reklame. Dikatakannya, apakah suatu objek pajak itu memiliki izin atau tidak, itu merupakan kewenangan dari instansi perizinan.

"Jadi ada tiga institusi yang mengurus masalah reklame, untuk perizinan ada di DPMPTSP, sedangkan masalah pajaknya ada di kita, Bapenda. Sementara untuk penertiban ada di Satpol PP," terangnya.

Menurutnya, permasalahan bando ini sudah ada perjanjian antara pengusaha dengan Pemko Pekanbaru. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa peruntukan bando akan menjadi milik Pemko Pekanbaru setelah kurun waktu yang disepakati.

"Jumlah bandonya saya kurang tahu, tetapi pajaknya tetap kita tarik," tegasnya lagi.***