PEKANBARU –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal pelaksanaan kewajiban program kebun plasma oleh perusahaan sawit. Langkah ini diambil sebagai upaya mendorong perusahaan memenuhi kewajiban kemitraan dengan masyarakat atas pengelolaan 20 persen dari lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, Minggu (29/6/2025) mengatakan, mayoritas perusahaan sawit di Riau tidak menjalankan amanat Undang-undang terkait kebun plasma. Dari ratusan perusahaan yang ada, hanya sedikit yang menjalankan kewajiban tersebut.

"Kita pastikan dari ratusan perusahaan perkebunan sawit ini yang menjalankan kewajiban plasma hanya sedikit. Padahal kalau 20 persen ini terlaksana, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan kemiskinan ekstrem bisa ditekan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, inisiasi pembentukan pansus telah disampaikan kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan disambut positif. Saat ini terdapat 297 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola sekitar 900 ribu hektare lahan di Riau.

"Ada satu juta hektare lebih lahan yang dikelola secara ilegal. Apalagi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sudah bergerak. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menegakkan regulasi plasma agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," paparnya.

Ia menambahkan, pernyataan tegas dari Menteri ATR/BPN yang mengancam pencabutan HGU bagi perusahaan yang tak memenuhi kewajiban plasma menjadi angin segar bagi daerah.

"Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN sudah menegaskan akan memberi sanksi tegas. Ini memberikan semangat bagi kita di daerah untuk menindak perusahaan yang membandel," sambung politisi PDI Perjuangan itu. (ant)