PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat 'berhati'hati' menjawab ketika ditanya mengenai kelanjutan nasib Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu (Rohul). Pasalnya, hingga kini Pemprov Riau sendiri sama sekali belum menerima pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Prosesnya masih di Kemendagri. Kan ada keterangan hukum dan aturannya. Tunggu dulu lah," kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie kepada GoRiau.com di Kantor Gubernur Riau, Senin (27/3/2017) siang.

Hal yang sama juga diungkap oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Rahima Erna kepada GoRiau.com beberapa waktu lalu di VIP Lancang Kuning. Ia tidak berani berkata banyak sampai surat keputusan (SK) Kemendagri turun. "Kami masih menunggu, tapi belum ada pemberitahuan resmi juga. Ini kan sensitif, tunggu Kemendagri saja," tuturnya.

Menurut Rahima, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu ketentuan kurun waktu pengaktifan kembali pejabat yang telah divonis bebas yaitu tidak lebih dari satu bulan pasca vonis. Ia memperkirakan pihaknya akan menerima pemberitahuan dari Kemendagri paling lambat 7 April 2017 atau genap satu bulan penyampaian surat kepada Kemendagri.

"Ini kan perlu proses, kalau tidak salah pada 7 April besok itu sudah genap satu bulan lama pemprosesannya. Kita tunggu saja," tutupnya. ***