
JAKARTA - Gaya hidup mewah oknum pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan keluarganya menjadi sorotan masyarakat di Tanah Air dalam beberapa waktu belakangan.
Selain menyorot gaya hidup mewah oknum pejabat Bea Cukai dan keluarganya, publik juga menyorot sikap arogan dan dugaan prilaku pungutan liar (pungli) sejumlah oknum pegawai Bea Cukai.
Ditjen Bea Cukai semakin disorot masyarakat setelah beredar surat terbuka dari pihak yang mengatasnamakan pegawai milenial Bea Cukai. Isi surar itu mengungkap dugaan kecurangan kolektif pegawai dan pejabat Bea Cukai di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sang pegawai milenial bahkan menyebut kecurangan serupa terjadi di seluruh Indonesia.
Maraknya pungli di lingkungan Ditjen Bea Cukai sebenarnya bukan hal baru. Presiden Soeharto pernah membekukan Bea Cukai karena maraknya pungli serta ribet dan berbelitnya urusan di instansi yang dinaungi Kementerian Keuangan tersebut.
Dikutip dari Liputan6.com yang melansir dari Mk+.Kemenkeu.go.id, Sabtu (25/3/2023), pada Juni 1968, Menteri Keuangan saat itu, Ali Wardhana mendapatkan informasi bahwa penyelewengan dan penyelundupan di Bea Cukai kerap terjadi karena terjalin kongkalikong antara Bea Cukai dengan pihak Kementerian Keuangan.
“Dan kerja Bea Cukai hanya mengadakan "denda damai” belaka yang memuaskan semua pihak yang bersangkutan. Menteri Keuangan patut memeriksa praktik-praktik “denda damai” ini yang kelihatan telah menjadi satu pola kerja yang teratur," ujar Mochtar Lubis, pada harian Indonesia Raya, 22 Juli 1969.
Mochtar yang merupakan pemimpin redaksi Indonesia Raya itu menyebutkan, pimpinan lama harus diganti dengan orang baru yang tak terlibat dalam jaring-jaring vested interest yang telah berakar lama antara Bea Cukai dan importir-penyelundup. Selain itu, perubahan bukan hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga personalia pelaksananya. Di sisi lain, keadaan demikian bertahan cukup lama.
Saat Ali Wardhana mengunjungi kantor Bea dan Cukai di Tanjung Priok pada Mei 1971, dia melihat para petugas tengah bersantai. Dia juga mendapati kabar adanya penyelundupan ratusan ribu baterai merek terkenal. Padahal Ali baru memberikan tunjangan khusus sebesar sembilan kali gaji.
"Padahal, ia baru memberikan tunjangan khusus sebesar sembilan kali gaji. Kenaikan tersebut bukan sembarang hadiah, melainkan disertai tuntutan kenaikan pelayanan dan peniadaan penyelewengan,” tulis Saeful Anwar dan Anugrah E.Y. (ed.) dalam Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa.
Ali Wardhana akhirnya memutasi pejabat eselon II antarunit eselon I. Pada 1978, Direktur Cukai digantikan pejabat dari unit eselon beberapa kali. Namun, ternyata cara ini tak memperbaiki kinerja Bea dan Cukai. Penyelewengan dan penyelundupan terus terjadi.
Ali Wardhana kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pada 1983. Sementara Menteri Keuangan dijabat Radius Prawiro.
Pada 29 Agustus 1983, Radius Prawiro melantik Bambang Soejarto, seorang perwira tinggi Departemen Hankam, sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai; menggantikan Wahono yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Radius Prawiro menekankan para penyelundup “akan diperangi sampai ke akar-akarnya.” Ia meyampaikan hal itu saat memberikan sambutan.
Meski demikian, penyelewengan dan penyelundupan di Bea Cukai masih terjadi. Bahkan keluhan juga datang dari pengusaha, termasuk pengusaha Jepang, mengenai aparat Bea dan Cukai yang ribet, berbelit-belit, dan pada akhirnya melakukan pungutan liar.
Soeharto Bekukan Ditjen Bea Cukai
Setelah berdiskusi dengan para menteri dan mendapat penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
Berpegang pada Instruksi Presiden, diambil keputusan untuk mempercayakan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada PT Surveyor Indonesia yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta asal Swiss bernama Societe Generale de Surveilance (SGS).
Kewenangan itu kemudian dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diberlakukan secara efektif pada 1 April 1997.
Selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan.
Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 juga memberikan kewenangan lebih besar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diembannya.
Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, produk hukum kolonial tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, untuk menggantikan kelima ordonansi cukai lama.***