
PEKANBARU – Terhitung dari 10 hingga 17 November 2024, 65 anggota DPRD Riau menggelar reses di Dapilnya masing-masing.
Masa reses tersebut bertepatan dengan masa kampanye Pilkada serentak di Riau dikhawatirkan ada oknum anggota dewan yang memanfaatkan reses tersebut untuk mengkampanyekan Paslon kepala daerah yang diusung oleh partainya.
Menyikapi hal ini ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal dengan tegas mengatakan tidak boleh anggota dewan menggelar reses sambil mengkampanyekan salah satu Paslon kepala daerah.
‘’Tidak boleh saat reses sambil berkampanye karena para anggota dewan ini reses menggunakan uang negara, kalau ketahuan bisa pidana," kata Alnofrizal kepada GoRiau.com, Selasa (12/11/2024).
Agar hal itu tidak terjadi lanjut Alnofrizal, dirinya telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengawasi reses anggota DPRD Riau tersebut mulai dari Bawaslu kabupaten dan kota hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
‘’Yang paling penting itu pengawasan yang dilakukan oleh PTPS karena dia yang tahu dengan wilayah ditingkat paling bawah," ucapnya.
Anggota dewan, tambah Alnof boleh melakukan kampanye untuk mendukung Paslon kepala daerah tentunya harus mengikuti aturan yang ada.
‘’Seperti mengajukan cuti, tidak menggunakan fasilitas negara, kalau disaat menggelar pertemuan reses lalu disitu dia mengkampanyekan Paslon kepala daerah itu tidak boleh," tutup Alnof. ***