DURI - Masih banyaknya pelaku usaha makanan seperti restoran atau rumah makan di Mandau yang tidak menaati pajak mendapat respon tegas dari Komisi III DPRD Bengkalis, Rianto SH. Terlebih saat diketahui Satpol PP Kecamatan Mandau tidak bisa menegakkan Perda terkait hal tersebut.

"Lucu saja rasanya jika Satpol PP Mandau ini tidak dapat menindak tegas pelaku usaha yang tidak membayar pajak penghasilannya. Padahal sudah ada Perda yang mengaturnya. Jadi untuk apa Satpol PP ini digaji oleh APBD Bengkalis jika tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada," kata Rianto kepada GoRiau.com (GoNews Grup), Kamis (23/2/2017) menanggapi pemberitaan yang sudah terbit sebelumnya.

Menurut Rianto, dengan kondisi menurunnya Dana Bagi Hasil Kabupaten Bengkalis saat ini, diharapkan Badan Pendapatan Daerah bisa menggali dan manaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah.

"Larisa Kafe itu sama-sama kita tahu omsetnya cukup tinggi setiap harinya, tetapi kenapa dibiarkan tidak membayar pajak hingga bertahun-tahun. Justru harusnya dia malu dengan pejabat yang sering makan di tempatnya, kalau dia tidak membayar pajak. Begitu juga dengan Rumah Makan Ambun Suri dan Refleksi Oxy serta warung pecel lele yang hanya buka pada malam hari," ulas Rianto.

"Saya merasa pihak Pemcam Mandau melalui Satpol PP bisa mengambil tindakan tegas dan saling berkoordinasi dengan pihak terkait. Jika sudah jelas tidak bayar pajak tidak ada salah nya ditertibkan dari pada itu merugikan daerah," ujarnya lagi.

Rianto menegaskan Pemcam dan Satpol PP Mandau jangan saling melempar tanggung jawab dan juga bola panas ke Pemerintah Kabupaten. Pemcam Mandau bisa berkoordinasi dengan Pemkab Bengkalis untuk melakukan penertiban kepada pelaku usaha yang tidak taat pajak ini.

"Bila Satpol PP Mandau tak sanggup, Satpol PP Bengkalis akan diturunkan untuk melakukan penertiban. Tidak ada kata tidak bisa karena Satpol PP itu tugas dan tanggungjawabnya menegakkan Perda Kabupaten Bengkalis. Kita juga meminta kepada instansi terkait agar tidak mempersulit setiap pengurusan ijin dan juga untuk membayar pajak yang namanya pendapatan bagi daerah tidak ada salahnya dirangkul semua," jelas Rianto.

Rianto menegaskan agar semua pihak terkait segera saling koordinasi untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak taat pajak. Jika memang terbukti tidak setor pajak tidak ada salahnya untuk dilakukan penertiban agar kedepannya PAD dapat terserap secara maksimal. *** #Klik di Sini Baca Berita BENGKALIS