
JAKARTA - Oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta uang Rp12 miliar agar Kementerian Keuangan (Kementan) agar bisa mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP).
Saat ditanya wartawan tentang prilaku oknum auditor tersebut Ketua BPK Isma Yatun, enggan menanggapinya.
"Nanti saja ya, terima kasih banyak," ujar Isma Yatun sambil menelungkupkan tangan dan berjalan menjauhi wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.
Asisten Isma Yatun terlihat berusaha menghalangi wartawan yang mengajukan pertanyaan.
Isma Yatun juga tidak memberi jawaban ketika wartawan bertanya soal seperti apa teknis audit terhadap para auditor BPK.
Saat wartawan kembali meminta sedikit komentar, ia tetap diam dan berjalan menuju mobilnya. Isma Yatun kemudian masuk ke mobil dan bergegas meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Diberitakan sebelumnya, dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo terungkap soal aliran dana ke BPK sebesar Rp5 miliar untuk bisa mendapatkan opini WTP.
Sesditjen PSP Kementan Hermanto yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan, ada oknum auditor BPK meminta uang Rp12 miliar untuk mendapatkan WTP. Sebab, opini ini terhambat akibat adanya temuan di program lumbung pangan nasional atau food estate.
Namun, Hermanto mengaku, tidak mengetahui apakah Kementan langsung memenuhi permintaan tersebut atau tidak. Hanya saja, dia mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, Kementan hanya memberi Rp5 miliar.
“Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi. Saya dengar mungkin (kalau) enggak salah sekitar Rp5 miliar,” kata Hermanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Kepada Jaksa, Hermanto mengaku tidak mengetahui secara detail penyerahan uang miliaran ke BPK tersebut. Hanya saja, oknum auditor BPK itu kerap menagih sisa permintaan yang tidak dipenuhi Kementan.
Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.***