PEKANBARU – Audiensi guru honorer dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau membuka harapan baru bagi nasib ribuan guru di wilayah ini.

"Perjuangan kami ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, satu-satunya tujuan kami adalah agar kami, para guru, mendapatkan perhatian lebih dari dinas," kata Ketua Rombongan PSGH-Riau, Parjo Ibrahim, S.Pd., M.Pd., AIFO-P, Kamis (1/6/2023).

Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan guru honor dari 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau. Mereka semua berharap adanya perubahan nyata dalam penanganan dan kebijakan terhadap guru honorer oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol.

"Kami berharap Pak Kamsol lebih memperhatikan kami, guru-guru honor, tidak seperti Plt Kepala Dinas Pendidikan yang hanya janji di mulut tapi prakteknya tidak ada. Kami berharap yang sama kepada Pak Kamsol, jangan hanya di mulut saja memperhatikan kami, tapi juga dalam tindakan dan kebijakan," tambah Parjo.

GoRiau

Dalam audiensi pada tanggal 31 Mei 2023 di ruang rapat Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pak Kamsol menerima lima tuntutan dari para guru honor:

Adapun lima tuntutan para guru honorer itu adalah:

Meneruskan perjuangan guru-guru menempuh jalur hukum dalam rangka menyelesaikan persoalan rekrutmen guru PPPK tahun 2022 bersama Komisi V DPRD Provinsi Riau.Menunda penerbitan SK dan mengevaluasi kelulusan guru PPPK hasil rekrutmen tahun 2022 sampai adanya kejelasan hukum terkait hasil seleksi guru PPPK Provinsi Riau tahun 2022.Melakukan rekrutmen dengan mengacu kepada PermenpanRB No. 20 Tahun 2022 dan Juknis Kemendikbud Tahun 2022.Mengembalikan penempatan guru PPPK yang lulus baik P1, P2, dan P3 ke sekolah induk masing-masing.Memberikan penempatan yang jelas kepada guru-guru PPPK yang tidak ada penempatan dan ditempatkan di sekolah induk masing-masing.

"Semoga hasil audiensi ini, yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Kamsol, dapat segera terealisasi dan tidak menggantung-gantung. Ini menyangkut nasib ribuan guru honor dan PPPK di Riau," tutup Parjo kepada GoRiau.com. ***