
PEKANBARU, GORIAU.COM - Kasus penamparan seorang karyawan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang melibatkan Wakil Ketua Ombudsman RI (nonaktif) Azlaini Agus terus bergulir.
Kali ini pihak kepolisian menjadwalkan agenda pemeriksaan untuk mantan anggota DPR RI tersebut. Namun sayangnya, dia mangkir dengan alasan yang tak jelas. Kuasa hukum Azlaini mengakui kliennya itu tengah berada di luar kota.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Provinsi Riau Kompol Arief Fajar Satria mengakui Wakil Ketua Ombudsman RI (nonaktif) Azlaini Agus mangkir dari panggilan untuk diperiksa hari ini. "Lewat pengacaranya, yang bersangkutan memohon penundaan pemeriksaan sampai tanggal 12 November 2013. Alasannya tidak ada," kata Arief Fajar kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis sore (7/11/2013).
Ia menjelaskan, bahwa jadwal pemanggilan yang ditetapkan hari ini merupakan yang pertama. "Rencananya, dia diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Belum tersangka untuk kasus penamparan karyawan bandara (Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru)," katanya.
Ia mengatakan, bahwa jadwal pemeriksaan Azlaini Agus sebelumnya telah disampaikan secara resmi melalui pengacaranya. "Belum ada upaya paksa. Kita lihat saja nanti, apakah di tanggal 12 November itu yang bersangkutan akan hadir atau tidak," katanya.
Azlaini Agus sebelumnya, pada Senin (28/10) dilaporkan petugas PT Gapura Angkasa Yana Novia, di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau karena menampar. Ketika itu dia kesal akibat pihak Garuda mengumumkan penundaan keberangkatan ke Bandara Kuala Namu, Medan.
Kapitra Ampera selaku pengacara Azlaini Agus mengatakan kliennya itu tidak bisa hadir pada pemanggilan pertama ini karena tengah dipadati jadwa kegiatan dan sedang berada di luar kota. "Kami juga sudah memberikan surat keterangan terkait hal itu ke Polresta Pekanbaru," katanya.
Azlaini sebelumnya merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Riau 2004-2009. Dia juga sempat menjabat Wakil Ketua Fraksi PAN, duduk di Komisi III yang membidangi hukum serta Badan Legislasi (Baleg).(fzr/ant)