TELUKKUANTAN - Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui kegiatan reses harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Hal itu disampaikan Sastra Febriawan, Anggota DPRD Kuansing usai berkunjung ke Bappeda Litbang Kota Padangpanjang, Kamis (14/12/2017)

Komisi C DPRD Kuansing melakukan kunjungan kerja ke Bappeda Litbang Kota Padangpanjang dipimpin langsung Wakil Ketua II Alhamra bersama Ketua Komisi C Andi Cahyadi. Turut hadir anggota dewan lain seperti Sarjan, Pangestuti, Sastra Febriawan, Jon Tikal, Hamzah Halim, Ahmad Mukhlis, Warsono, Mustafa Sailila dan Agus Samad.

"Kalau ada aspirasi masyarkaat mengenai pembangunan saat reses maupun saat Musrenbang  harus dimasukkan dalam RKPD dulu baru kemudian masuk dalam RAPBD. Kalau tidak maka akan gagal karena akan dikoreksi saat verifikasi APBD di Pemprov," ujarnya Sastra.

Selain itu, lanjut Sastra, DPRD Kuansing juga berbagi informasi dengan Bappeda Litbang Padangpanjang terkait penerapan PP 18 tahun 2017 tentang hak dan administrasi keuangan anggota DPRD. "Di sana, PP tersebut sudah diterapkan dan Pemda sudah membayarkan sejak Perda sah."

"Kalau Kuansing kan belum. Maka dari itu, kita bahas bersama DPRD Padangpanjang supaya bisa memberi masukan kepada Pemda Kuansing nantinya," ujar Sastra.***