PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi. Politisi PPP menyebut agresifitas pemerintah sangat diharapkan saat ini, sebab APBD Riau dipastikan akan menurun di tahun 2022 mendatang.

"APBD itu terus menurun, APBD Riau di 2022 ini mungkin hanya Rp 8,2 T saja. Setiap tahun menurun terus karena dana transfer dari pusat," ujar Husaimi, Selasa (9/11/2021).

Dikatakan Husaimi, sejak awal bertugas usai ditetapkan dalam rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Komisi III DPRD Riau terus berkomitmen menggali potensi-potensi pendapatan.

Komisi III sendiri sudah merampungkan Peraturan Daerah (Perda) yang bisa dijadikan dasar hukum oleh Pemprov Riau dalam menggali potensi pendapatan, yakni Perda Pajak.

"Di Perda Pajak itu ada membahas tentang Pajak Air Permukaan (PAP) dan bea balik nama kendaraan yang gratis. Ini nanti harus dimaksimalkan supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat," tuturnya.

Penggratisan bea balik nama ini diharapkan bisa membuat kendaraan yang semula non-BM menjadi BM. Sehingga, mereka tidak lagi membayar pajak di luar Riau.

Dalam pandangannya, Husaimi menyebut ada banyak potensi-potensi yang sebenarnya bisa digali, namun Pemprov Riau terkadang melewatkan potensi itu dan hanya mengutip sumber pendapatan yang sudah ada.

"PAP saja sering kita jumpai yang bermasalah. Jadi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini harus menggali potensi daerah, kita harus bisa membuat yang semula tidak bayar menjadi bayar. Kita juga terus mendorong supaya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bisa terwujud. Ini bakal meningkatkan APBD kita," pungkasnya. ***