APBD Perubahan Riau 2017 Disahkan Rp10,397 Triliun

PEKANBARU - Sempat mengalami penundaan, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 disahkan pada Senin (16/10/17) lewat rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekda Ahmad Hijazi, Forkompinda dan para undangan. APBD-P Provinsi Riau 2017 disahkan dengan angka Rp 10,397 triliun.

Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Sunaryo, didampingi Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati dan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy. Rapat paripurna dihadiri 48 anggota dewan dari jumlah 65 anggota dewan.

Syamsurizal, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyampaikan, pada APBD murni 2017, belanja daerah adalah Rp11,8 triliun.

Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menandatangani berita acara pengesahan APBD Perubahan Riau 2017

Disepakati belanja tidak langsung menjadi Rp5,694 triliun, atau bertambah Rp 214 miliar, dan belanja langsung menjadi Rp4,706 triliun atau turun menjadi Rp 824 miliar, total belanja daerah APBDP menjadi Rp10,397 triliun, atau turun sebesar Rp610 miliar lebih atau 5,87 persen dari APBD murni Riau 2017.

Sunaryo juga menyampaikan, dengan disahkan nya APBD-P ini, kepala daerah beserta jajarannya dapat melaksanakan ABPD-P 2017 dengan sisa waktu yang singkat ini, namun dengan sistem kerja yang baik, pekerjaan ini diharapkan akan bisa diselesaikan tepat waktu. Untuk itu, perlu koordinasi dan kerjasama yang baik antara organisasi perangkat daerah.

Menyanyikan lagu Indonesia Raya

"Dengan demikian, RAPBDP 2017 disahkan menjadi APBDP 2017. Disamping sebagai kewajiban konstitusi juga merupakan alat penggerak bagi kesejahteraan masyarakat di provinsi Riau ini," imbuhnya.

Gubernur Riau Arsyadjualiandi menyampaikan pidato pengantar.

Ditambahkan politisi PAN Riau ini, APBD sesungguhnya memiliki prinsip dan menganut asas transparansi, efisiensi dan akuntabilitas, serta taat kepada ketentuan hukum. "Kita harapkan kepada kepala daerah, atau gubernur, harus mampu menjalankan APBD tersebut, sesuai azas sehingga akhirnya akan terwujud pembangunan daerah yang berkeadilan," tuturnya. ***

Suasana sidang