DUMAI, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Dumai sejauh ini masih terus melakukan pembahasan terhadap pengesahan Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014. Adapun tahapan yang sudah dilalui saat ini pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terhadap Rancangan APBD yang sudah mencapai 80 persen.

Wakil Ketua DPRD Dumai, H Zainal Abidin kepada GoRiau.com Selasa (21/1/2014) mengungkapkan pembahasan KUA PPAS sudah hampir final dimana sejauh ini sudah mencapai tahapan sekitar 80 persen.

"Dalam pekan ini segera dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terhadap KUA PPAS antara DPRD dan pemerintah kota Dumai," ungkapnya.

Dilanjutkan Zainal, DPRD juga harus melalui beberapa tahapan diantaranya menunggu edaran pedoman penyusunan RAPBD, setelah edaran tersebut kepala daerah harus menyampaikan nota keuangan.

"Tahun ini kembali dipastikan pengesahan APBD TA 2014 terlambat, sesuai peraturan perundang-undangan keterlambatan pengesahan APBD berdampak kepada perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Kementrian Keuangan." ulasnya.

Dikatakan ketua DPD PAN Dumai tersebut, kota Dumai sudah kerap kali terlambat dalam penetapan APBD, hal itu tidak terlepas dari lambannya kinerja TAPD dan satuan kerja pada lingkungan pemerintah kota Dumai dalam merealisasikan dan melakukan penyerapan terhadap APBD.

"Sudah dua kali pengesahan berturut-turut Dumai tidak mendapat DAK yang merupakan alokasi yang hendaknya diterima oleh daerah jika pengesahan APBD dilakukan tepat waktu yaitu 30 Desember paling lambat," paparnya.

Zainal memprediksi, Februari 2014 mendatang pengesahan APBD TA 2014 untuk kota Dumai bisa dilakukan."Saya menafsirkan bahwa angka kenaikan APBD 2014 ini bukan karena adanya tambahan PAD senilai Rp1,15 triliun, melainkan akibat banyaknya silpa yang mencapai Rp240 milyar," tandasnya.(egy)