PEKANBARU – Ibadah haji tetap menjadi dambaan setiap Muslim yang mampu. Namun, kenyataan pahit di Indonesia menunjukkan lebih dari 5,4 juta warga masih mengantre, dengan masa tunggu di beberapa daerah mencapai 47 tahun. Kondisi ini menumbuhkan ekspektasi tinggi dari calon jemaah akan pelayanan yang nyaman, khusyuk, dan keberangkatan yang terjamin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua ICMI Orwil Riau, Burhanuddin Agung, menilai Indonesia harus segera menyesuaikan regulasi menyusul perubahan kebijakan Arab Saudi dan terbitnya Perpres No. 144/P Tahun 2024. Ia menegaskan perlunya revisi UU No. 8 Tahun 2019 agar layanan haji tidak semakin carut-marut.

"Ada empat poin penting yang harus masuk dalam revisi undang-undang," ujar Burhanuddin kepada GoRiau.com, Senin (30/6/2025).

Pertama, pembentukan Badan Otonom setingkat menteri langsung di bawah Presiden, yang terpisah dari Kementerian Agama. Badan ini diharapkan mampu mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.

Kedua, penyatuan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ke dalam undang-undang baru agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan.

Ketiga, penambahan klausul desentralisasi melalui pembentukan Badan Pengelola Haji dan Umrah di daerah.

Keempat, menjadikan Badan Pengelola tersebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di setiap provinsi untuk mempercepat dan mengefisienkan layanan.

"Reformasi ini penting agar pengelolaan haji menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah," tambahnya.

Burhanuddin menjelaskan, perubahan besar juga terjadi di Arab Saudi seiring dengan Visi 2030 yang digagas Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Beberapa perubahan yang disebutkannya antara lain:

- Digitalisasi layanan menggunakan aplikasi resmi seperti Tawakkalna, Eatmarna, dan Nusuk.

- Penerapan e-Visa dan portal tunggal Nusuk Hajj.

- Penetapan kuota nasional berdasarkan rasio 1:1.000 Muslim.

- Privatisasi layanan logistik dan akomodasi.

- Opsi pemilihan layanan secara daring oleh jemaah.

"Arab Saudi sudah berubah. Semua layanan kini transparan, digital, dan berbasis teknologi. Kita harus siap mengikuti," ungkapnya.

Terkait pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) melalui Perpres 144/P, Burhanuddin optimistis langkah ini dapat menjadi tonggak perbaikan layanan secara total.

"BPH harus bisa mempercepat pengambilan keputusan, bekerja lebih profesional, serta mengelola dana dan logistik secara transparan. Ini demi mewujudkan mimpi para jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun," urainya.

Ia menegaskan, reformasi regulasi harus berpihak kepada umat, bukan pada kepentingan segelintir elite.

"Ini tanggung jawab moral kita. Jangan sampai aturan haji hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara jutaan umat terus terkatung-katung," tegas Burhanuddin. ***