PEKANBARU, GORIAU.COM - Provinsi Riau menjadi 'praktek' pertama penerapan Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 yang baru. Karena Gubernur Riau, H Annas Maamun sebagai kepala daerah tersandung kasus setelah Rancangan Undang-Undang Pemda disahkan.

"Baru lima hari disahkan, Riau menjadi 'praktek' pertama penerapan Undang-Undang Pemda yang baru," terang Djohermansyah Djohan saat memberikan arahan usai penyerahan SK Pengangkatan Plt Gubernur Riau.

Pria yang akrab disapa Djo ini mengatakan bahwa pemberitahuan status Annas Maamun sebagai tersangka pada 3 Oktober 2014 pekan lalu. Dimana hingga saat ini Annas Maamun masih resmi sebagai Gubernur Riau.

Namun tidak bisa menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah. "Tetapi Wakil Gubernur Riau wajib melaporkan tentang perkembangan pemerintahan kepada Gubernur Riau," sambung mantan Penjabat Gubernur Riau ini.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Arsyadjuliandi Rachman secara resmi menerima SK Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dengan Nomor Surat Mendagri dengan nomor 122.14/5280/SY tanggal 6 Oktober 2014 yang diserahkan langsung oleh Dirjen Otda Kemendagri, H Djohermansyah Djohan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Selasa (7/10/2014).

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang baru menegaskan bahwa wakil kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan jika kepala daerah berhalangan. Khusus untuk Riau, kepala daerah yang dalam hal ini Gubernur Riau, H Annas Maamun berhalangan karena tersangkut kasus penerima suap dan telah menetapkannya sebagai tersangka.

Sementara Plt Gubernur Riau akan diangkat menjadi Gubernur Riau definitif setelah status H Annas Maamun meningkat menjadi terdakwa dan diberhentikan sementara melalui Keputusan Presiden (Keppres). Untuk selanjutnya, wajib dilakukan pengangkatan Plt Wakil Gubernur Riau.

Untuk menetapkan wakil kepala daerah, dalam hal ini Wakil Gubernur Riau, belum bisa menjalankan Undang-Undang Pemda yang baru. Pasalnya, kondisi Riau saat ini belum jatuh kepada Pilkada, tetapi masih menggunakan sistem paket.

Dimana Undang-Undang Pemda Nomor 32 Tahun 2004 yang lama masih berlaku dengan sistem pengangkatan Kepala Daerah berdasarkan usulan dari partai politik (parpol) pengusung. Artinya, Wakil Gubernur Riau nantinya akan ditentukan berdasarkan usulan Parpol Golkar sebagai pengusung.

Sementara dalam Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 yang baru, wakil kepala daerah dipilih langsung oleh kepala daerah terpilih. Artinya tidak lagi menggunakan sistem paket.***