PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, Sofyan Siroj membantah kalau ada pihak DPRD khususnya Komisi V DPRD Riau menjanjikan kelulusan masuk SMA sederajat. Menurutnya, informasi itu adalah fitnah.

''Itu fitnah, kami tidak ada mengintervensi sekolah maupun Dinas Pendidikan,'' tegasnya kepada GoRiau.com, Rabu (17/5/2023).

Dikatakannya, soal kelulusan masuk SMA sederajat itu adalah kewenangan sepenuhnya Dinas Pendidikan dan sekolah. Jadi tidak ada kewenangan anggota DPRD.

''Ini harus diluruskan. Itu tidak benar. Itu fitnah,'' ujar Sofyan Siroj berulangkali. Ditambahkannya, meski ada warga yang meminta tolong, pihaknya hanya sebatas mempertanyakan prosesnya, tapi keputusan tetap di dinas dan sekolah.

''Kami lakukan tak lebih daripada edukasi masyarakat sesuai aturan yang berlaku, sehingga siswa yang berhak sesuai zonasinya tak tergilas oleh pihak yang bukan haknya. Dan bila ada data anak sesuai zona tersebut terabaikan, kami bisa membantu supaya mendapatkan haknya, serta menyampaikan kepada yang berwenang dan kami tak pernah menjamin dan menjanjikan apapun, apalagi mengintervensi sekolah dan atau disdik! nauzubillah,'' tutupnya.

Seperti diberitakan GoRiau.com sebelumnya, sebuah informasi kontroversial menggemparkan warga Pekanbaru pada hari Rabu (17/5/2023). Penyebar informasi tersebut menyebutkan mereka akan memperjuangkan kelulusan masuk SMA sederajat di Pekanbaru melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, berinisial SS.

Menurut info yang beredar, orang kepercayaan yang diduga adalah tim SS diklaim menjanjikan kelulusan kepada siswa yang akan masuk SMA sederajat melalui koneksi politiknya.

Pesan WhatsApp yang beredar itu sepertinya dikirim oleh seorang ibu yang memiliki anak yang akan masuk sekolah SMA sederajat. Pesan tersebut berisi seruan kepada para orang tua untuk mendaftarkan nama anak mereka dalam suatu list yang akan diperjuangkan SS.

"Saudara-saudara, silahkan isi list ini dengan nama lengkap anak, sekolah tujuan, dan nomor HP orang tua. Kita akan berusaha dan berjuang melalui anggota dewan kita, Pak SS," tulis pesan tersebut. Pesan tersebut juga menulis nama siswa, sekolah tujuan mereka, dan nomor telepon orang tua.

Beberapa orang tua kepada GoRiau.com merasa resah dengan pesan tersebut, pasalnya, jika masuk SMA sederajat harus melalui anggota DPRD, bagaimana untuk anak yang orang tuanya tidak punya koneksi.

Namun, berdasarkan hukum Indonesia, praktik semacam ini jelas melanggar hukum. SS, sebagai anggota DPRD, seharusnya tidak terlibat dalam urusan akademik siswa atau menjanjikan intervensi dalam proses kelulusan mereka.

"Kita tidak bisa membenarkan tindakan yang melawan hukum seperti ini," ungkap seorang warga Pekanbaru yang mengetahui kasus ini. ***