PEKANBARU, GORIAU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Riau H Arsyadjuliandi Rachman menegaskan jika Golkar Riau versi Munas Bali masih tetap solid. Namun Indra Mukhlis Adnan mengakui, jika dia merupakan Ketua DPD Golkar Riau yang sah.

Arsyadjuliandi Rachman mengaku, belum menerima dan membaca terkait putusan Menkumham RI, yang menyatakan bahwa kepengurusan sah adalah Agung Laksono atau Munas Golkar di Ancol. Bukan versi Munas di Bali yang dipimpin Aburizal Bakri.

"Belum ada surat itu. Nanti kalau ada baru kita baca," kata pria yang kerap disapa Andi Rachman ini.

Andi yang juga mengakui, jika sejauh ini Golkar Riau masih solid, kuat dan tak ada masalah. Karena itu, dia meyakinkan bahwa partai berlambang pohon beringin ini, tidak ada yang namanya dualisme kepemimpinan.

"Semuanya masih berjalan seperti biasa. Riau tak ada masalah, Golkar tetap kondusif, tidak ada dualisme. Golkar itu bersatu terus kok," sebut Andi lagi.

Pernyataan Andi ini berbanding terbalik pernyataan Indra Mukhlis Adnan, selaku Ketua DPD Golkar Riau versi Agung Laksono. Dia mengatakan, hanya Munas di Ancol yang diakui Kemenkumham.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan anggota DPRD se-Riau. Apalagi akan menghadapi Pilkada serentak Desember mendatang.

"Kita akan memberikan pilihan kepada kader Golkar yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Mau kembali ke 'rumah' atau tetap berada di luar rumah," tegasnya.

Indra mengatakan, apabila mereka kembali ke rumah, maka dia sebagai Ketua DPD Golkar Riau yang diakui keabsahannya oleh pemerintah akan mendukung kader Golkar di DPRD. Tetapi jika tidak, menurutnya, Golkar akan melakukan evaluasi dan melakukan pergantian antar waktu (PAW).

Seperti diketahui, Kemenkumham RI telah mengeluarkan surat keputusan (SK) terkait masalah dualisme kepemimpinan Golkar. Dalam SK Nomor M.HH.AH.11.03-26 itu disebutkan, pengesahan Musyawarah Nasional Golkar yang dilaksanakan di Ancol di bawah kepengurusan Agung Laksono.***