PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Riau Jon Erizal dan Mambang Mit (JE-MM) mengeluhkan manajemen perusahaan PT Sarikat Putra yang memberikan arahan pada para karyawannya untuk mendukung pasangan Cagubri nomor urut dua, 'AMAN'. Kondisi tersebut dianggap suatu bentuk intervensi politik yang tidak menjunjung tinggi demokrasi bangsa dan masyarakat.

Parahnya, menurut informasi, pihak manajemen atas desakan tim sukses terkesan melakukan pemaksaan agar para bawahannya untuk tidak memilih kandidat Cagubri yang bertarung pada Rabu mendatang (4/9/2013), selain pasangan nomor urut dua, 'AMAN'. Jika tidak, maka pihak manajemen mengancam akan mempersulit karyawan dalam hal pekerjaannya.

"Jujur saja, kami terkesan dipaksa untuk memilih pasangan Cagubri nomor dua. Kami dikumpulkan oleh manajemen, kemudian diberikan atribut salah satu Cagubri, berupa topi dan kartu nama cara pencoblosan Cagubri. Ini sudah pemaksaan dan pelanggaran Hak Azazi, karena untuk pilihan kita bebas menentukan sesuai figur dan kriteria pasangan Cagubri. Celakanya lagi, jika kami tetap ngotot memilih pasangan nomor urut lima, maka manajemen tidak segan-segan akan mempersulit urusan pekerjaan," ungkap sejumlah karyawan PT Serikat Putra yang namanya minta dirahasiakan pada sejumlah media, Sabtu (24/8/2013).

Menurut para karyawan itu, sedari awal sebenarnya mereka telah menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan JE-MM dengan alasan figur yang tepat untuk memimpin Provinsi Riau lima tahun ke depan. Apalagi soal pilihan itu adalah hak azazi setiap manusia.

"Tapi meski begitu, kami sendiri tak terlalu mencolok dalam memberikan dukungan karena kita sadar posisi bawahan yang berujung ditekan oleh atasan nantinya. Sebab itu, larangan pihak manajemen untuk tidak memasang atribut Cagubri di tempat-tempat umum atau dilokasi yang dilarang manajemen, kita patuhi sehingga hanya diperbolehkan memasang atribut di rumah-rumah pendukung saja," ujarnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Pelalawan, Ir Pandapotan, saat dikonfirmasi soal ini, Minggu (25/8/2013), mengatakan bahwa pihaknya memang mengakui adanya isu itu. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar secepatnya para karyawan yang merasa diintervensi oleh perusahaan untuk segera membuat laporan ke Panwaslu aga bisa ditindaklanjuti.

"Jika memang ada intervensi seperti itu, maka secepatnya buat laporan ke kita, para karyawan yang merasa diintervensi oleh pihak manajemen PT Sarikat Putra itu. Nama pelapornya akan kita rahasiakan, agar segera bisa kita tindaklanjuti," tandasnya.

Tak hanya itu, sambungnya, pihaknya juga akan meminta bukti-bukti dan saksi-saksi menyangkut persoalan ini. Setelah proses ini selesai, baru kemudian pihaknya akan melaporkan hal ini ke Gakumdu Pelalawan, yang oleh badan ini kemudian akan dilakukan gelar perkara terkait persoalan ini.

"Jadi nanti Gakumdu Pelalawan yang akan melakukan penyidikan. Jadi kita minta, kalau itu memang benar terjadi maka secepatnya dibuat laporan karena terhadap persoalan seperti ini maka jangka waktu pelaporannya hanya tujuh (7) hari saja, selepas itu hangus," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, terlepas dari apapun pihak perusahaan tidak membenarkan melakukan intervensi kepada bawahan terkait soal pilihan untuk Cagubri. Artinya, tidak seharusnya perusahaan turut bermain dalam ranah politik yang bukan domainnya apalagi sampai mengarahkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.

"Malah semestinya, untuk urusan seperti ini, ada baiknya pihak perusahaan memberikan pendidikan politik yang cerdas terhadap bawahannya dengan tidak melakukan intervensi, apa lagi berujung melakukan pengancaman terhadap bawahan jika arahan manajemen tidak dituruti," katanya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Pelalawan yang juga memiliki domain diranah partai politik, Nazaruddin Arnazh, sangat menyayangkan sikap manajemen perusahaan PT Serikat Putra yang memberikan pendidikan politik yang dinilai membodohi karyawannya. Seharusnya, manajemen memberikan seluas-luasnya hak pilihan kepada bawahannya itu. Ditegaskan oleh Dewan, jika ini terbukti, bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Jelas kami sangat menyayangkan, di zaman yang serba maju ini, masih ada pihak manajemen perusahaan yang nota bene lebih cerdas dari karyawannya, tapi melakukan pemaksaan soal pilihan hati. Kita akui memang, ada sejumlah karyawan perusahaan yang menemui saya terkait perlakuan yang diterima oleh mereka," aku salah satu anggota Komisi A DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh, Minggu, (25/8/2013).

Nazar menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen perusahaan yang telah melakukan perbuatan semena-mena terhadap bawahannya itu.

Terpisah, saat hal ini dicoba ditanyakan ke Manajemen PT Serikat Putra, Anang Wahyu Wibowo, melalui selulernya, ternyata tak aktif sehingga SMS yang dikirimkan sebagai bahan perimbangan berita belum dapat dibalas. Begitu juga dengan nomor pihak manajemen PT Sarikat Putra yang lain yakni Partogi Siagian lewat sms yang dikirimkan pun belum mendapat balasan karena selulernya tak aktif.(ilm)