JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan area perhutanan sosial di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau seluas 114.288 hektare. Perhutanan sosial ini hendaknya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyatakat adat di Inhu.

Hal ini disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar saat menerima audiensi Bupati Inhu, Rezita Meylani Yopi, Sabtu (9/4/2022). Selain Rezita, juga ada Bupati Bengkalis, Kasmarni dalam audiensi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah prioritas percepatan implementasi perhutanan sosial, khususnya hak masyarakat adat di Indragiri Hulu dan Bengkalis.

Menurut Siti Nurbaya, KLHK telah mengalokasikan hak masyarakat untuk akses perhutanan sosial di Provinsi Riau melalui peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS) seluas 1.297.843 hektare.

"Ini merupakan jumlah paling terbesar untuk se-Sumatera dan alokasi terbesar nomor dua di Indonesia setelah Provinsi Papua," ujar Siti.

Dikatakannya, alokasi perhutanan sosial di Provinsi Riau ada di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 266.755 ha; Bengkalis 191.222 ha, Rokan Hilir 187.849 ha; Rokan Hulu 122.666 ha, Indragiri Hulu 114.288 ha, Kepulauan Meranti 112.560 ha, Pelalawan 81.651 ha, Kampar 80.618 ha, Kuantan Singingi 50.754 ha, Dumai 46.885 ha, Siak 41.538 ha, dan Pekanbaru 1.057 ha.

"Realisasinya sendiri masih berjalan lamban di daerah. Untuk itu, guna mengejar percepatan perhutanan sosial, khususnya di Indragiri Hulu dan Bengkalis, KLHK akan bersinergi bersama Pemerintah Daerah melalui tim satgas khusus dengan melibatkan unsur KLHK, Pemda Kabupaten, LSM, akademisi dan tokoh masyarakat adat," ungkapnya.

Selain itu juga dibahas beberapa isu krusial lainnya terkait upaya rehabilitasi hutan dan lahan, mangrove, penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS), penyelesaian konflik tenurial, penegakan hukum dan lainnya.***