PEKANBARU - Perjuangan Komisi IV DPRD Riau dalam mewujudkan program Rumah Layak Huni (RLH) yang sudah dianggarkan sebanyak 1.621 unit di tahun 2021 akhirnya berhasil. Hasil tersebut terungkap dalam rapat Komisi IB dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Senin (12/7/2021).

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan menjelaskan, pihaknya dalam beberapa minggu terakhir memang disibukkan dengan persoalan ini, pasalnya ketidaksesuaian nomenklatur di Pemkab dan Pemko membuat program ini hampir tertunda.

"Dari hasil pertemuan dengan Sekdaprov Riau, tidak ada masalah. Tahun ini tetap terlaksana sebanyak 1.621 unit rumah layak huni. Bukan rumah rehab, tapi harus rumah layak huni, sesuai anggaran yang telah kita sediakan," kata pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini.

Disampaikan Politisi Golkar ini, bantuan RLH ini tersebar di 12 kabupaten/kota. Dimana, anggaran untuk setiap rumah berbeda-beda tergantug daerah, berkisar dari Rp60 hingga Rp70 juta.

"Kalau rehab, itu mungkin Rp20 juta. Tapi kalau rumah layak huni, jadi pembangunan total. Anggarannya bervariasi, ada Rp60 juta, Rp65 juta, Rp70 juta, tergantung daerah. Di Indragiri Hilir Rp70 juta," tuturnya.

Pihak pemerintah, lanjutnya, sudah melakukan verifikasi dan sudah ditetapkan orang-orang miskin yang akan menerima bantuan ini. Dia berharap, program ini benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat bisa hidup dengan nyaman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengungkapkan pada tahun 2021 ini terjadi perubahan dalam penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH), dimana penyalurannya akan dilakukan dengan skenario Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus.

Hal itu tersebut dikatakan Hardianto berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 lalu

Selain mencairkan dalam bentuk Bankeu Khusus ke pemerintah kabupaten/kota ini, jelas Hardianto, Pemprov bisa saja memakai opsi lain, yakni dengan menghibahkan kegiatan itu ke Kementerian, selanjutnya Kementerian yang menyalurkan ke masyarakat penerima.

"Kalau begitu kan lebih panjang prosesnya, DPRD akhirnya sepakat ini dijadikan sebagai bantuan khusus, itu sesuai dengan hasil evaluasi," tuturnya.

Karena realisasi RLH tak kunjung dilaksanakan, Komisi IV DPRD Provinsi Riau akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja, yaitu BPKAD, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau pada Bidang Perumahan Umum dan Pemukiman Rakyat, Bappeda dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (01/07/2021).

Anggota Komisi IV, Mardianto Manan mengatakan, pihaknya kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang tidak mampu mengadopsi regulasi tersebut, sehingga pengadaan RLH terancam ditiadakan tahun ini.

Rapat tersebut berlangsung panas, dimana hampir semua anggota meradang karena pemerintah tidak mampu mencarikan solusi untuk ini.

"Jadi, di regulasi yang baru ini, Pemprov tidak bisa lagi membangun RLH, tapi harus melalui dana hibah," kata Politisi PAN ini, Jumat (2/7/2021).

Sayangnya, lanjut Mardianto, Pemkab dan Pemko tidak memiliki nomenklatur untuk pengadaan RLH, namun hanya nomenklatur untuk rehabilitasi rumah. Dan untuk rehabilitasi ini, anggaran maksimal hanya Rp 20 juta.

Sementara, untuk membangun RLH, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 55-60 juta, sehingga jika dipaksakan masuk ke nomenklatur rehabilitasi, maka dipastikan apa yang diterima masyarakat jauh dari janji semula.

"RLH ini kan sudah masuk APBD, sudah diketuk palu, karena sudah sah masuk itu, kawan-kawan dewan ini menyampaikan kabar baik itu ke masyarakat, tapi ternyata kondisinya begini," tuturnya.

Hal ini tentunya membuat masyarakat kecewa dan lagi-lagi anggota dewan menjadi sasaran kekecewaan masyarakat, untuk itu dalam rapat tersebut diputuskan untuk dilanjutkan Senin nanti.

"Yang jelas, semua harus sepakat supaya ini tetap dilaksanakan, masyarakat sudah sangat berharap dengan RLH ini, kawan-kawan juga cerita ada masyarakat yang sampai memeluk anggota dewan pas dapat kabar baik tadi," ulasnya

Komisi IV DPRD Riau kembali melanjutkan pertemuan dengan pihak terkait, kali ini rapat diikuti oleh Dinas PUPR Kabupaten/kota selaku pihak yang akan menerima Bankeu ini, dan ternyata semua kabupaten/kota menyatakan siap menerima Bankeu itu.

"Ini (perubahan regulasi) memang menjadi kendala, tapi terakhir kami rapat koordinasi di Dinas PUPR dan dihadiri Pemkab dan Pemko, ternyata ini tidak ada masalah, boleh dijalankan, mereka (Pemkab dan Pemko) hanya menunggu Juknis saja," kata Parisman.

Bahkan, kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau ini, Pemkab Kampar sudah melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan apakah skema Bankeu ini akan menjadi masalah di kemudian hari.

"Dari hasil konsultasi itu, program ini tidak ada masalah, yang menjadi masalah ketika ini ada praktek korupsi. Jadi, selagi program ini memang dijalankan dengan jujur, tidak akan ada masalah," tutupnya. ***