PEKANBARU, GORIAU.COM - Berdirinya dua ritel raksasa Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru terus melahirkan kontroversi. Kehadiran dua peritel ini bisa membunuh usaha kecil yang dibangun oleh rakyat. Pemko pun diminta untuk bersikap dan jangan berdiam diri.

''Saya heran. Di tengah maraknya protes tentang keberadaan ritel Alfamart dan Indomaret tetapi kenapa Walikota Pekanbaru terkesan tidak menanggapi akan keluhan-keluhan tersebut. Bahkan, kesannya itu memberikan kebebasan pada ritel tersebut membuka cabang dimana-mana dengan semaunya,'' ujar anggota Komisi B DPRD Riau Hikmani, MInggu (9/6/2013).

Ia sangat menyayangkan kebijakan Pemko Pekanbaru yang kini dinakhodai Firdaus MT dan Ayat Cahyadi yang terkesan tidak tanggap dengan keluhan-keluhan yang dilontarkan pedagang kecil. Seharusnya, kata Hikmani, Pemko harus membatasi izin ritel.

''Pengelolaan waralaba atau ritel. Semuanya itu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tetang Waralaba, kemudian didukung Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012 tentang Waralaba untuk sejenis usaha toko modern,'' katanya seraya menegaskan ritel raksasa itu bisa mematikan usaha kecil.

Politisi dari Fraksi PAN ini pun mengatakan, kebijakan Pemko yang mengizinkan berdirinya ratusan ritel dari grup raksasa ini ini di Pekanbaru tentunya bisa menjadikan tanda tanya besar bagi elemen masyarakat yang memprotes. Karena, izin berdiri ritel Alfamart dan Indomaret ini seiring pasca dilantiknya Firdaus-Ayat.

Kebijakan Walikota Pekanbaru Firdaus yang terkesan membiarkan dan memberikan izin ritel Alfamaret dan Indomaret, katanya perlu ditinjau kembali. Disebab, kebijakan itu telah mengancam kehidupan pedagang usaha kecil menengah, karena secara berangsur mati. Inikan kebijakannya tidak berpihak ekonomi lemah.

''Sudah banyak keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat tentang kehadiranya grosir dan retil tersebut. Karena mereka khawatir usaha yang dibangun bertahun-tahun itu akan mati seketika. Apalagi, diketahui pusat grosir dan retil ini juga beroperasi selama 24 jam. Maka yang terjadi itu monopoli sekelompok usaha,'' katanya.

Menurutnya, langkah walikota ini kurang tepat mengingat pertumbuhanya ekonomi Pekanbaru selama ini lebih banyak ditopang pedagang kecil dan menengah. Namun dengan masuknya usaha grosir dan retil dikuasai oleh sekelompok usaha, tentu terjadi monopoli. Akibatnya, pedagang kecil dan menengah terancam tutup.

Dikesempatan itu Hikmani mengatakan, pada prinsipnya tidak perlu melarang Alfamart dan Indomaret ada di Kota Pekanbaru. Namun izinnya harus dibatasi dan ditata dengan baik. Mereka boleh diberikan izin di lokasi-lokasi yang berjarak satu dengan lain, sehingga terjadi persaingan sehat. Bukan izin serampangan.

Dikesempatan itu Hikmani mengatakan, dari data yang didapatkanya Alfamart dan Indomaret telah buat resah pedagang usaha kecil menengah ini, ternyata hanya sebatas izin prinsip. Artinya disini sambungnya, baik Alfamart atau Indomaret tidak begitu saja mendapatkan izin untuk berdiri atau dalam berusahanya.

''Karena banyak sarat-sarat harus dipenuhi terlebih dahulu untuk sekiranya itu mendirikan Alfamart dan Indomaret tersebut. Sebab kalau mereka mau mendirikan usahanya disuatu kawasan lokasi harus mendapat rekomendasi dari RT atau RW,'' jelasnya seraya menegaskan, masyarakat RT atau RW setempat bisa menolak.

Ditambahkanya, surat rekomendasi RT dan RW setempat itu diajukan ke BPT yang sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha. Sebaliknya, jika belum mengurus semua persyaratan maka pemilik tidak dapatkan izin dan belum boleh beroprasi. Artinya disini, sebutnya BPT juga ikut bertanggungjawab membatasi izinya. (rdi)