SELATPANJANG - Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu, daerah pemilihan di Kepulauan Meranti hanya ada 4. Namun, untuk Pileg 2019, ada usulan Dapil diubah menjadi 3 dan 5.

Di Pileg 2014, Meranti hanya ada 4 Dapil yaitu Meranti I (Tebingtinggi), Meranti II (Rangsang dan Tebingtinggi Timur), Meranti III (Tebingtinggi Barat, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir), serta Meranti IV (Merbau, Pulau Merbau, dan Tasikputri Puyu).

Namun, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti menggelar rapat dengan pengurus partai politik (Parpol), muncul beberapa opsi perubahan Dapil. Ada yang mengusulkan Dapil di Kepulauan Meranti tetap 4, ada yang mengusulkan menjadi 3, dan ada juga yang mengusulkan menjadi 5.

Sementara perkiraan kursi masih tetap sama dengan Pileg 2014, yaitu sebanyak 30 kursi.

Adapun Parpol yang mengusulkan Dapil di Kepulauan Meranti menjadi 3 di Pileg 2019 adalah, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Garuda. 3 Dapil itu melingkupi Meranti I (Tebingtinggi, Tebingtinggi Timur), Meranti II (Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir), dan Meranti III (Tebingtinggi Barat, Pulau Merbau, Merbau, Tasikputri Puyu).

Tetap 4 Dapil seperti di Pileg 2014, diusulkan oleh Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Berkarya, Nasdem, dan Perindo.

Sementara yang mengusulkan Lima Dapil adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

5 Dapil itu terdiri dari Meranti I (Tebingtinggi), Meranti II (Tebingtinggi Timur, Rangsang), Meranti III (Rangsang Barat, Rangsang Pesisir), Meranti IV (Tebingtinggi Barat, Pulau Merbau), dan Meranti V (Tasikputri Puyu, Merbau).

"PPP tak mengusulkan," kata Sanra Marawira, Divisi Teknis Penyelenggara, KPU Kepulauan Meranti saat berbincang-bincang dengan GoRiau.

Setelah menerima usulan perubahan Dapil ini, tambah Sanra, mereka akan melakukan uji publik tanggal 9 Februari 2018. Uji publik itu melibatkan unsur dari Parpol, Kesbangpol, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Peserta uji publik diperkirakan sekitar 30 orang.

"Kalau jadwal untuk uji publik itu antara tanggal 7 sampai 13 Februari 2018. Tapi di Kepulauan Meranti tanggal 9 Februari 2018," jelas Sanra.

Setelah uji publik, apapun usulan yang disepakati terkait Dapil, akan dikirim ke KPU RI melalui KPU Riau. Jadwal menyampaikan (mengirimkan, red) hasil uji publik ke KPU Riau antara tanggal 14 sampai dengan 27 Februari 2018. Selesai itu kita sampai.

"Apapun usulan yang disepakati di sini, kita kirim ke KPU RI melalui provinsi. Mereka (KPU Riau, red) yang akan membawa ke ke pusat," tambah Sanra yang juga mengatakan bahwa telah 3 kali menggelar rapat bersama Parpol dalam menentukan Dapil di Pileg 2019 itu.

Belum tuntasnya penetapan Dapil rupanya berpengaruh pula pada jadwal penerimaan bakal calon legislatif (Bacaleg) di Partai. Seperti yang pernah disampaikan Ketua DPC PPP Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHI, ketika berbincang- bincang dengan GoRiau.

Kata Dedi, belum adanya kepastian Dapil sedikit menghambat jadwal Partai, terutama dalam hal penerimaan Bacaleg. Sebab, dikhawatirkan setelah disepakati penempatan Caleg di suatu Dapil, akan terjadi perubahan (Dapil, red).

"Ini menjadi kendala pada jadwal partai dalam penerimaan Caleg. Kita tak mau apa yang sudah disiapkan di suatu Dapil, tidak bisa maksimal karena adanya perubahan (Dapil, red) kata Dedi ketika ditemui 29 Januari 2018 lalu. ***