PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mempersiapkan diri dalam menghadapi sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan sengketa di 5 Pilkada se-Riau.

Sebagai informasi, di Provinsi Riau terdapat 5 kabupaten yang mempersengketakan hasil Pilkada 2020, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.

Penyusunan berkas-berkasnini dilaksanakan di Aula Bawaslu Riau, Jalan Adi Sucipto No.284, Komplek Transito, Pekanbaru pada pukul 10.00 WIB, Kamis (14/1/2021).

Hadir dalam rapat itu, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dan dua anggota lainnya, yakni Neil Antariksa dan Amiruddin Sijaya yang memberikan arahan kepada para peserta yang terdiri dari Ketua, Anggota, dan staf Bawaslu Kabupaten.

Kegiatan bimbingan ini dibuka oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Riau, Neil Antariksa. Dalam penyampaian arahannya, Neil meminta kepada seluruh peserta dalam memberikan keterangan nantinya tetap berkoordinasi dengan divisi lain, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu RI.

Neil menambahkan, dalam pemberian keterangan di MK, Bawaslu harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Hal ini untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya atas pokok permohonan dari masing masing pihak yang bersengketa dan menjaga citra lembaga Bawaslu di masyarakat.

"Setiap Anggota Bawaslu Kabupaten yang akan memberikan keterangan di MK, wajib mengetahui pokok permohonan pemohon karena keterangan Bawaslu memilki peran strategis dalam pengambilan keputusan oleh MK," kata Neil.

Dalam kesempatan itu, Neil juga mengutip pesan Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH, bahwa dalam sidang Sengketa PHP di MK, Bawaslu Kabupaten harus mempersiapkan segala sesuatunya, sebab dalam sidang PHP nanti, Bawaslu Kabupaten mewakili wajah lembaga kepada publik.

Sementara itu, Amiruddin Sijaya selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Data dan Informasi (Datin) menyampaikan bahwa dalam menyusun keterangan tertulis di MK, Bawaslu harus mengikuti format yang ada dalam lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan Bawaslu RI.

Sebab, Juknis tersebut merupakan perluasan dari lampiran Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian keterangan dalam PHP di Mahkamah Konstitusi.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan keterangan di MK, diantaranya adalah melampirkan dokumen-dokumen hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan Pilkada, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang pernah ada.

Setiap masalah yang diterangkan dalam keterangan tertulis, lanjutnya, wajib disertai bukti dengan diberikan nomor. Apabila terdapat bukti yang digunakan secara berulang, maka cukup menggunakan satu nomor bukti.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dalam arahannya menegaskan agar Bawaslu Kabupaten yang akan menghadapi sidang di MK, wajib membentuk tim penyusun keterangan tertulis.

Dimana, dalam tim tersebut seluruh divisi memiliki kewajiban yang sama. Rusidi juga meminta laporan dari tiap tim tersebut terkait kemajuan progresnya, dia juga meminta agar tiap kabupaten mempresentasikan hasil penyusunan keterangan tertulis sebelum difinalisasi di Bawaslu RI.

"Saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, agar Bawaslu Kabupaten membentuk tim dalam penyusunan keterangan tertulis ini. Dan hari ini, saya meminta kepada kawan-kawan untuk mempresentasikan kemajuan progresnya, dan nanti kita perbaiki bersama sebelum difinalisasi di Jakarta," jelas Rusidi.

"Hasil penyusunan keterangan tertulis ini akan dikonsultasikan dan difinalisasi ke Bawaslu RI malam ini," tutupnya.***