PEKANBARU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Pekanbaru, Riau enggan menanggapi putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru yang merekomendasikan Hamdani untuk diberhentikan sebagai Ketua DPRD Pekanbaru.

Sebelumnya BK DPRD Pekanbaru melalui surat bernomor 01/DPRD – BK/X/2021 memutuskan untuk memberhentikan Hamdani dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Pekanbaru.

“Jadi hari ini kita di DPD, melihat informasi dan keterangan yang ada di media kemudian sudah kita lakukan verifikasi kepada kawan-kawan kita di fraksi, kesimpulan kita tidak ada perubahan apapun di dewan hari ini,” tegas Ketua DPD PKS Pekanbaru, Ir H Ahmiyul Rauf, Sabtu (30/10/2021)

Sebaliknya Ahmiyul Rauf justru menuding BK DPRD Kota Pekanbaru yang sudah melanggar beberapa pasal Tata Beracara DPRD Kota Pekanbaru.

Dari keputusan itu, Ahmiyul Rauf meminta kepada 8 orang kader PKS yang ada di DPRD Kota Pekanbaru untuk kembali bekerja secara normal karena tidak ada perubahan yang terjadi di tubuh Fraksi PKS.

"Kembalilah ke kantor, hadirilah rapat-rapat, untuk ketua dewan kita Bapak Hamdani pimpinlah rapat, pimpinlah Bammus karena dia Ketua Bammus, pimpinlah Banggar karena dia Ketua Banggar, apalagi ini saatnya membahas APBD,” tegasnya.

Dia juga menegaskan kepada seluruh anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PKS untuk tetap melayani masyarakat dengan mempersiapkan pikiran-pikiran serta terobosan mereka.

Sehingga nantinya APBD di tahun 2022 benar-benar bermanfaat, dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat karena PKS ingin menunjukan berpolitik untuk rakyat.

"Mereka yang tidak suka dengan kita, kita tidak peduli. Jadi kita ingin agar semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada lagi aturan-aturan yang dilanggar. Kita ingin hukum ditegakkan, aturan ditegakkan dan terus bekerja demi kepentingan masyarakat," tutupnya. ***