JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus kerangkeng manusia di rumah bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Dikutip dari Tempo.co, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan, kejanggalan pertama adalah, delapan tersangka yang telah ditetapkan Polda Sumut sebelumnya tidak langsung dilakukan penahanan.

Padahal, sambung Taufan, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dan kejahatan yang disangkakan pidana serius. Satu dari delapan tersangka itu adalah anak dari Terbit Rencana, Dewa Perangin Angin.

Karena itu, kata Taufan, Komnas HAM akan meminta keterangan Polda Sumut terhadap proses penanganan kasus kerangkeng manusia yang memakan korban jiwa ini yang dianggapnya aneh.

Dia juga memastikan akan mendatangi Mabes Polri untuk meminta keterangan lebih jauh dari pusat. 

''Ya kami juga merasa aneh, nanti kami akan tanyakan ke mereka, juga ke Mabes,'' ujar dia saat dihubungi, Senin (28/3/2022).

Meskipun tak melakukan penahanan terhadap delapan tersangka, Polda Sumut mengharuskan mereka wajib lapor. 

Selain kejanggalan itu, Taufan juga menaruh perhatian terhadap pernyataan pihak Polda Sumut yang menganggap tidak ada anggotanya terlibat dalam kasus kerangkeng manusia ini. Padahal, telah menjadi temuan investigasi Komnas HAM dan LPSK bahwa ada oknum polisi terlibat.

Meski demikian, Taufan memastikan tak akan mendesak Mabes Polri untuk terlibat dalam pengusutan kasus ini. Dia menekankan, hanya akan meminta polisi patuh atas rekomendasi Komnas HAM. 

''Apalagi semua proses dan tahapan yang kami kerjakan selalu kami koordinasikan ke Poldan dan Mabes, kami juga koordinasi dengan Menko Polhukam. Jadi harapan tindak lanjuti lah rekomendasi kami,'' tegasnya.***