PEKANBARU - Tes urine terhadap 1.084 Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Honor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (16/12/2019), sebagai tindak lanjut aksi pemerintah daerah dalam deteksi dini narkoba. Sementara, rencananya akan ada kurang lebih 700 orang ASN dan Honor yang akan dites urine untuk gelombang kedua.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, Brigjen Pol Untung Sudibyo kepada GoRiau.com. Pihaknya sengaja melakukan ini secara mendadak, agar pegawai Pemprov Riau tak ada yang terkontaminasi narkoba.

"Karena memang banyak sekali peluang, apakah itu oknum BNN, Polri, TNI, dan ASN, yang terkontaminasi narkoba. Pemeriksaan urine ini sebagai bahan pimpinan (Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, red), untuk mengetahui siapa saja anggotanya yang bersih dari narkoba dan yang memakai narkoba," kata Brigjen Pol Untung.

Ia mengatakan, untuk mengetahui hasilnya dibutuhkan waktu tiga sampai empat hari. Karena jumlahnya banyak, dibutuhkan waktu untuk merekapnya sesuai dengan nama-nama yang ada.

"Kalau tak Hari Rabu, Hari Kamis, hasilnya sidah keluar. Karena tes urine ini dilakukan secara kolektif (banyak, red). Kalau satu per satu, bisa keluar hasilnya hari ini. Hasilnya kita laporkan secara tertulis kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur," ungkapnya.

Brigjen Pol Untung, juga mengatakan disejumlah kabupaten/kota di Riau, BNNP sudah melakukan tes urine terhadap ASN dan Honor. Hasilnya banyak yang negatif, namun ada juga yang positif.

"Yang terbukti positif, nantinya kita assessment, sebab yang positif itu belum tentu dia sebagai pengguna narkoba. Bisa jadi malamnya, mengkonsumsi obat-obatan, karena ada obat kesehatan yang mengandung methapetamin. Kita lihat kadarnya sampai mana," jelasnya, kalau menggunakannya untuk kesehatan, mana bukti resep dari dokternya atau bukti kemasan obat.

Tes urine terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), dan Pokja ULP, BNNP Riau menurunkan 89 pegawai. ***