PEKANBARU - Emrizal (49), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Riau terkait dugaan korupsi pembangunan di RSUD Bangkinang lanjutan tahap III tahun anggaran 2019.

Emrizal selaku project manager, pada pembangunan ruang instalasi rawat inap (irna) tahap III RSUD Bangkinang, sudah berkali-kali dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.

Bahkan, ia tercatat sudah dipanggil sebanyak lebih kurang 6 kali akan tetapi mangkir. Selain mangkir, Emrizal juga sempat melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO oleh Kejati Riau.

Hingga akhirnya, pada tanggal 31 Januari 2022, Emrizal ditangkap di Surakarta oleh Tim Kejagung RI dan Tim Intelijen Kejari Surakarta yang dipimpin oleh Kasi Intelijen Kejari Surakarta Surya Firmandiansyah. Kemudian Emrizal dibawa ke Kejati Riau pada tanggal 1 Februari 2022, dan langsung diperiksa sebagai saksi.

“Sesampainya di Kejati Riau, E langsung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kantor kejati Riau oleh penyidik,” kata Aspidsus Kejati Riau, Tri Joko melalui Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Riau, Rizky Rahmatullah kepada GoRiau, Rabu (2/2/2022).

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik dari sekitar pukul 10.00 WIB, hingga pukul 19.00 WIB, setelah melalui proses gelar perkara Penyidik menetapksan saksi Emrizal sebagai Tersangka dan langsung diperiksa sebagai tersangka saat itu juga.

“Setelah dipanggil sebanyak lebih kurang 6 kali akan tetapi mangkir, ditangkap di Surakarta, dan diperiksa sebagai saksi, kemudian E langsung ditetapkan sebagai tersangka malam itu juga,” lanjut Rizky.

Terakhir kata Rizki, setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB, tersangka Emrizal langsung dilakukan penahanan di Rutan Pekanbaru.

“Tersangka E akan ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam waktu itu, kita akan melengkapi berkas perkaranya untuk selanjutnya dilimpahkan ke Penuntut Umum. Mudah-mudahan berkas perkaranya segera lengkap," tutup Rizky.

Dalam perkara ini, Kejati Riau sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Ketua KONI Kampar, SD, yang pengatur proyek pemenangan lelang sekaligus pelaksana pekerjaan di belakang layar, pada proyek pembangunan ruang rawat inap di RSUD Bangkinang.

Kemudian MYS selaku pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan ini. Kemudian ada RA Team leader pada managemen konstruksi (pengawas).

Adapun modus korupsi yang dilakukan kedua tersangka adalah, pada saat pelaksanaan pembangunan ini, yang seharusnya dimulai dari 17 Mei sampai 22 Desember 2019 itu harus sudah diselesaikan.

Tersangka MYS selaku pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan ini, dan RA sebagai Team leader pada managemen konstruksi (pengawas), masing-masing diduga tidak melaksanakan tugas nya sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan waktu yang ditentukan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata banyak pekerjaan yang tidak sesuai spek. Ada beberapa pekerjaan, seperti kamar mandi, lift yang belum dikerjakan, ada beberapa item yang tidak sesuai spek.

Proyek ini dikerjakan pada tahun 2019 RSUD Bangkinang memiliki kegiatan pembangunan ruang instalasi rawat inap (IRNA) kelas III, dengan sumber dana berasal dari dana alokasi khusus (DAK) kementerian kesehatan dengan pagu sebesar Rp. 46.662.000.000

Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp. 46.492.675.038,00, yang diduga pinjam bendera.

Bahwa selaku Managemen Konstruksi (pengawas) dilaksanakan oleh PT Fajar Nusa Konsultan selaku pemenang lelang.

Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan 22 Desember 2019 sesuai kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan penyedia sehingga selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender, sampai dengan 21 Maret 2020, yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan akan tetapi pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik oleh ahli fisik terdapat item-item pekerjaan sesuai kontrak yang tidak dikerjakan oleh penyedia, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.045.031.044,14 (lebih kurang delapan milyar rupiah). ***