RENGAT, GORIAU.COM - Perda No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah belum direvisi, akibatnya Dinas Pendapatan Pemkab Inhu tidak bisa memungut pajak bumi dan bangunan dari masyarakat. Akibat lainnya juga membuat masyarakat resah, karena hingga kini masyarakat tidak bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) tahun 2013.

Sebelumnya, persiapan untuk revisi Perda tersebut sudah dinilai matang dan Pansus juga telah dibentuk serta sudah melakukan konsultasi ke kementerian terkait. Namun entah apa alasannya, revisi perda tersebut hingga kini tak kunjung tuntas. Revisi perda ini menjadi penting, karena apabila perda ini tidak dirobah maka beban PBB akan naik sebesar 300 persen. Hal ini tentu akan memberatkan masyarakat.

Indra (43) warga Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu kepada wartawan Selasa (19/2) mengaku, saat ini masyarakat kesulitan untuk meminjaman uang ke bank. sebab salah satu persyaratan untuk itu adalah bukti pembayaran PBB. Sementara hingga saat ini, revisi Perda tentang PBB masih menggantung di DPRD Inhu.

Indra mengaku sudah berupaya untuk membayar PBB ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhu setelah dialihkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. Namun Kantor Dispenda tidak bisa melayani dengan alasan tidak ada payung hukum menerima pembayaran PBB tahun 2013.

Kadispenda H Arief Fadilah SE Msi ketika dikonfirmasi mengatakan sebelum 1 Januari 2013 diberlakukannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi kewenangan daerah, pihaknya sudah mengajukan revisi perda tersebut kepada DPRD Inhu. Sebab, ketika mengacu kepada peraturan yang ada sekarang akan sangat memberatkan masyarakat dengan kenaikan mencapai PBB mencapai 300 persen.

Bahkan revisi itu sudah mendapat persetujuan Kemenkeu yang pada prinsipnya pemberlakukan bea PHTB mengacu kepada kondisi daerah. “Sebelum perda reribusi pajak belum direvisi. Dispenda belum dapat memungut PBB tahun 2013. Saat ini hanya bisa melayani pembayaran tunggakan PBB masyarakat untuk tahun 2013 kebawah”, ungkapnya.

Menurut Aief, jumlah wajib pajak pedesaan dan perkotaan saat ini yang terdata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat mencapai 130 ribu wajib pajak. Sementara berdasarkan pendataan terbaru, terdapat penambahan mencapai 2 ribu wajib pajak. “Saat ini mencapai 132 ribu wajib pajak harus dilayani Dispenda”, bebernya.

Di tempat terpisah Plt Ketua DPRD Inhu Drs Ahmad Arif Ramli mengatakan untuk pengesahan perda retribusi PHTB melalui rapat paripurna akan menjadi prioritas. “Memang sebelumnya, Ranperda retribusi PHTB bersama delapan Ranpeda lainnya sempat tertunda pengesahaannya. Sebab, saat itu tidak memenuhi kourum”, ucapanya.

Untuk itu sebutnya, dalam waktu dekat kembali diagendakan pelaksanaan rapat paripurna. “Untuk paripurna kali ini hanya dkhususkan untuk Ranperda yang sudah rampung salah satunya Ranperda Retribusi PHTB,'' terangnya. (nti/ro)