PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru relatif masih lama, yaitu tahun 2017 mendatang. Namun kita sudah melihat dijalan-jalan baliho Balon Wako. Ada foto dan yang menggelikan diiringi pula dengan kata-kata : Jujur, amanah, cerdas, berprestasi. Menggelikan karena dia memuji diri sendiri. Padahal dalam ajaran islam orang yang memuji diri sendiri itu disebut ujub, dimana Allah paling benci dengan sifat ujub tersebut.

Jangankan mendapat simpati rakyat justru malah cemooh, antipati sekaligus dibenci. Dikiranya rakyat bodoh seperti dia. Balon seperti itu sangat tidak pantas dipilih, yang memilih mereka hanyalah orang-orang mabuk. Mumpung waktu masih ada kita sarankan kepada Balon Wako sebagai berikut : pertama, jangan mencalonkan diri karena latah-latahan. Kedua, jangan percaya diri berlebihan (dekat dengan pejabat-pejabat penting). Ketiga, jangan mencalonkan diri karena gelar-gelar, jabatan-jabatan apalagi dengan gelar S2 yang kuliahnya entah kapan. Keempat, Jangan mencalonkan diri karena uang banyak, sedangkan wawasan minus.

Kelima, jangan mencalonkan diri karena populer termasuk ustad-ustad yang merasa banyak pengikut. Jika ingin juga mencalonkan diri silahkan saja, tapi jangan lupa ngaca dulu. Rakyat kota Pekanbaru menginginkan yang akan menjadi walikota nanti, disamping syarat-syarat yang sudah standar, mereka ingin seperti kepala daerah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Seperti Risma (Surabaya), Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Ridwan Kamil (Bandung), Ahok (DKI Jakarta). Orangnya tidak sombong, cepat tanggap dengan aspirasi rakyat, jujur, tidak korup, sederhana, berani, dan pekerja keras. Sering jumpa rakyat atau blusukan, serta niatnya tepat, yaitu ingin membangun bersama rakyat, dimana kepentingan rakyat diatas segala-galanya.

Rakyat rindu dengan pemimpin-pemimpin seperti mereka, karena selama ini Pekanbaru maupun Riau belum pernah mendapatkan figur-figur kepala daerah sekualitas mereka. Anehnya, kepala-kepala daerah kita di Riau (Gubernur, Bupati dan Walikota) selalu saja mendapat penghargaan-penghargaan. Sudah penuh lemari-lemari kepala daerah dengan segala macam penghargaan, namun bagi rakyat, tak sedikitpun merasa nikmatnya dari segala bentuk penghargaan tersebut.

Ironis dan fakta

Dalam demokrasi Indonesia, tenaga kerja wanita (TKW) yang hendak bekerja diluar negeri, diharuskan melalui sertifikasi profesi, tetapi tidak terhadap DPR/DPRD dan kepala daerah, mereka tidak ada uji kompetensi, maka jangan heran, sudah rahasia umum bahwa Caleg dan Balon kepala daerah sebagian besar bukan putra terbaik bangsa dan kompeten dibidangnya. Mereka yang lolos ke Senayan, orang kaya bodoh, preman intelek, artis, pelawak, sarjana-sarjana minus wawasan, koruptor-koruptor yang belum ketahuan, pengusaha-pengusaha karbitan, anak-anak pejabat tinggi dst.

Hebatnya, anggota DPR yang tak pernah diuji kompetensi itu oleh undang-undang diberi hak menyeleksi 17 jabatan strategis dalam lembaga negara yaitu, BPK, hakim agung, hakim konstitusi, KY, KPK, KPU, BI, Panglima TNI, OJK dan Kapolri. Sungguh luar biasa wewenangnya, aneh bin ajaib. Padahal mereka (legislator dan kepala daerah) tak ubahnya sebagai bankir yaitu mengelola bisnis kepercayaan, maka tidak boleh tidak Caleg dan Balon kepala daerah harus melalui sertifikasi.

Siapa penyelenggara sertifikasi? Ialah lembaga-lembaga yang netral yang tak diragukan kualitas dan integritasnya, sebagai contoh: Lemhanas, LIPI dan Perguruan Tinggi. Intinya, sertifikasi Caleg dan Balon kepala daerah, diyakini akan menghasilkan calon yang mampu secara teknis dan manejerial, disamping integritas yang tak diragukan, sekaligus agar rakyat terhindar dari membeli kucing dalam karung. Jangan terpilih lagi orang-orang pemburu jabatan, harta dan prestise, lima tahun pula kita tersandera nanti. Namun demikian, karena wacana dan saran ini tentu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat maka khusus bagi Balon Walikota jangan risih untuk ngaca dulu sebelum mencalonkan diri.

Wallahua'lam.***

Drs H Iqbal Ali, MM adalah Ketua STISIP Persada Bunda.