BENGKALIS, GORIAU.COM - Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan batal digelar, Senin (15/4/2013). Pembatalan ini disebabkan jumlah anggota dewan yang hadir tidak kuorum, tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPRD Bengkalis.

Pantauan di Kantor DPRD Bengkalis, Senin (15/4/2013) sore, hingga pukul 15.30 WIB hanya 14 orang anggota dewan yang hadir dari 40 wakil rakyat. Sementara persyaratan dilangsungkannya rapat paripurna adalah 2/3 atau minimal 27 orang dari total anggota dewan. Undangan pemberitahuan rapat paripurna itu sendiri sudah disampaikan langsung Ketua DPRD Jamal Abdillah kepada seluruh anggota dewan.

Empat belas anggota dewan yang hadir antara lain Abdul kadir, Azmi R Fatwa, Heru Wahyudi, Darmizal, Purboyo, Daud Gultom, M. Nasir, Abdul Rahman Jantan, Iskandar Budiman, Firzal Furdhoil, Thamrin Mali, Anom Suroto, Salfian Daliandi dan James Rocky Rumajar. Sementara dari kalangan Pemkab Bengkalis sendiri hadir pejabat eselon dari Bappeda, Dispenda, Dinas Pekerjaan Umum, Humas Setdakab serta sejumlah kepala bidang (kabid) di beberapa SKPD.

Ketua Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan, Iskandar Budiman menyebutkan, kalau Pansus PBB sudah bekerja sejak enam bulan lalu. Bahkan dirinya bersama anggota pansus sudah menyiapkan laporan untuk dibacakan kemarin, namun batal karena tidak kuorum-nya anggota dewan. Padahal paling lama akhir April, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PBB Pedesaan dan perkotaan sudah harus disahkan.

“Kita cukup kecewa. Kawan-kawan diharapkan bisa menghadiri rapat paripurna mendengarkan laporan pansus, terhadap ranperda PBB yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Apalagi kalau tidak segera disahkan ranperda-nya, akan menimbulkan dampak kepada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daris ektor pajak dan retribusi,”ujar Iskandar dari Fraksi Partai Golkar dengan nada kecewa.

Ia meminta agar pimpinan dewan segera mengagendakan rapat badan musyawarah (banmus) DPRD agar sesegera mungkin menjadwalkan paripurna laporan pansus PBB yang dipimpinnya. Untuk itu dalam bulan April ini, rapat paripurna laporan pansus serta pengesahan Rabperda PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah tuntas. (jfk)