BENGKALIS, GORIAU.COM - Batalnya pengesahan Perda PBB oleh DPRD Bengkalis mengancam pendapatan Pemkab Bengkalis 2013 ini. Pasalnya, jika tak disahkan hingga Mei maka Pemkab Bengkalis tidak diperbolehkan memungut pajak PBB.

Kepala Bidang Pajak dan non Pajak Dispenda Bengkalis Achyan saat dikonfirnmasi mengaku kecewa atas batalnya paripurna pengesahan Perda PBB, Senin (15/4/2013) tadi sore.

Ia menyebutkan bahwa Menteri Keuangan RI sudah memberikan deadline batas waktu pengesahan Ranperda paling lama awal Mei. Sebab, apabila tidak disahkan secepatnya maka Dispenda tidak akan bisa melakukan pungutan PBB.

''Dari hitung-hitungan kita, apabila menjelang awal Mei tidak disahkan Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini, maka PAD yang hilang sekitar Rp 5 miliaran. Dengan kondisi ini kita dari pihak eksekutif cukup kecewa, karena pemerintah pusat sudah menyerahkan pungutan PBB ke daerah, dengan syarat ada payung hukum berupa Perda,'' tegas Achyan.

Surat peringatan batas waktu pengesahan Perda PBB sudah dikirim Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah kepada bupati Bengkalis untuk segera direalisasikan. Ditambah Achyan, PBB dari sektor ini memang baru akan dipungut tahun 2014, tetapi Perda-nya harus tuntas pada awal Mei, sebelum direalisasikan. (jfk)