SELATPANJANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair, mengikuti workshop penyusunan peraturan dan diseminasi implementasi pendidikan anti korupsi.

Kegiatan yang ditaja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) itu, berlangsung di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Rabu (4/9/2019).

Kadisdikbud Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair mengatakan, sesuai yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rudiyanto, bahwa kegiatan ini bertujuan mewujudkan pendidikan anti korupsi di Riau, dengan cara menanamkan sikap anti korupsi sejak dini di kalangan siswa.

"Di Kepulauan Meranti, pendidikan anti korupsi ini sebenarnya sudah sejak lama kita terapkan, salahsatu diantaranya pelaksanaan ujian tanpa mencontek. Anak diajarkan akhlak yang baik, berpengetahuan dan terampil," ungkap Nuriman, Jumat (6/9/2019).

Meski demikian, lanjutnya, pihak Disdik Kepulauan Meranti tetap akan mengoptimalkan penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Dan dalam mengimplementasikan nantinya tetap berkoordinasi dengan KPK RI.

"Ke depan, kita juga akan melakukan seleksi terhadap guru, yang punya potensi kita kirim untuk mengikuti pelatihan (pendidikan anti korupsi, red), dan nantinya mereka akan disertifikasi langsung oleh KPK," bebernya.

Untuk diketahui, workshop penyusunan peraturan dan diseminasi implementasi pendidikan anti korupsi ini diikuti oleh Kadis Pendidikan dan Biro Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Selain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudiyanto, kegiatan turut dihadiri Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Eli Wardani, Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI Guntur Kesmeiyano, dan Plt Kepala BPSDM Provinsi Riau Joni Irwan. (rls)