PEKANBARU, GORIAU.COM - Sejak tahun 2011 hingga 2013, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau telah melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap 66 lembaga penyiaran.

Jumlah tersebut, terdiri dari pemohon izin Televisi sebanyak 31 lembaga dan radio sebanyak 35 lembaga.

Diakhir masa kepengurusang periode 2010-2013, KPID Riau menurut Alnofrizal berencana untuk melaksanakan EDP terhadap pemohon izin. "Minimal dua kali lagi sebelum kepengurusan yang baru terbentuk," ungkapnya kepada GoRiau.com, Rabu (9/10/2013).

"Namun, saat ini belum ada pemohon," lanjut Komisioner KPID Riau itu. Ia menjelaskan, sejak adanya KPID Riau para pengusaha pemilik lembaga semakin mudah dalam mengurus perizinan.

Keberhasilan KPID Riau tidak hanya dari segi EDP, tetapi juga dalam segi pengawasan penyiaran yang ada di Riau. Terbukti, beberapa kali KPID Riau melayangkan teguran terhadap lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin. "Kami hanya minta mereka mengurus izinnya, tentunya kita jelaskan seperti apa prosedurnya," jelas Alnof.

"Ya, Alhamdulillah sudah banyak lembaga penyiaran yang memiliki izin di Riau," lanjut Alnof.

Berkaitan dengan masa tugas, diterangkan Alnof, KPID Riau sudah berakhir pada 24 September lalu. Untuk mencegah agar tidak terjadi kekosongan, SK KPID Riau diperpanjang sampai kepungurusan baru terbentuk.

Masih dari keterangan Alnof, saat ini Tim 5 sedang memproses calon Komisioner KPID Riau yang baru.(san)