RENGAT, GORIAU.COM-Maraknya persoalan atau sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Wakil Bupati Inhu, Harman Harmaini,SH menggelar rapat dengan Komnas Hak Azazi Manusia (HAM), terkait penyelesaian sengketa lahan tersebut. bertempat di ruang rapat kantor Bupati Inhu, Rabu (9/10/2013). 

Rapat tersebut di pimpin lansung oleh Wakil Bupati Inhu, hadir dalam acara tersebut komisioner Komnas HAM, P. Nasution dan penyelidik Komnas HAM, Mimin. Selain itu juga hadir Sekda Inhu, Wakapolres Inhu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Kepala Desa, BPN Inhu, serta undangan lainnya.

Rapat Pemerintah Daerah Inhu ini bersama Komnas HAM dan segenap pihak terkait tersebut, adalah berdasarkan pengaduan atau laporan ketua LSM Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional (MPR-Bernas), Hatta Munir kepada Komnas HAM mengenai sengketa batas antara perusahaan dengan masyarakat. yaitu, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Duta Palma, PT. Panca Agro Lestari, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Tunggal Perkasa Plantations, dan PT. Sawit Bertuah Lestari.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Inhyu mengatakan, persoalan antara perusahaan dan masyarakat merupakan persoalan lama yang tak kunjung selesai, sehingga di harapkan Komnas HAM dapat membantu proses penyelesaian persoalan ini dan dapatmemberikan solusi-solusi yang terbaik. sebab, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang berhak melakukan pemantauan dan mediasi terhadap permasalahan yang ada.

Yang mana, persoalan antara perusahaan dengan masyarakat ini bahkan ada yang menimbulkan korban jiwa, seperti halnya, persoalan yang terjadi di areal PT. Duta Palma dengan warga Desa Pancur, terkait sengketa tapal batas antara kabupaten Inhu dan kabupaten Inhil yang diduga karena jual beli lahan, persoalan ini menimbulkan korban jiwa.

Selain itu, PT. Panca Agro Lestari bersengketa dengan masyarakat Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal Inhu. Pihak pemkab Inhu sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tetapi belum tuntas, karena pihak perusahaan apabila diundang untuk rapat tidak datang dan kalaupun datang orangnya berganti-ganti dan tidak berkopeten dan juga tidak bisa mengambil keputusan, ituah beberapa kendala yang dihadapi pemkab Inhu dalam menyelesaikan persoalan lahan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perkebunan nenambahkan, dilokasi perusahaan yangb bersengketa tersebut, masyarakat melalui LSM meminta lahan seluas 1200 Ha, tapi pada akhirnya masyarakat menyepakati untuk menerima 150 Ha, akan tetapi hal itu rancu hingga saat ini, karena sebagian masyarakat yang menuntut itu ada yang memiliki surat atau legalitas dan ada yang tidak.

Dilain sisi, sehubungan dengan permasalahan antara PT. Regunas Agro Utama dan masyarakat, Wakil Bupati menyebuitkan bahwa hal ini sudah terjadi kesepakatan, dimana pemkab Inhu melalui dirjen perkebunan bersedia mengganti rugi 701 KK dengan harga NJOP sejumlah 49 juta/2 Ha.

Lain hal dengan persoalan yang terjadi dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation, (TPP). Yang mana, HGU perusahaan sawit tersebut sudah berakhir sejak Desember 2012 lalu. akan tetapi jika HGU perusahaan tersebut di perpanjang, maka pihak perusahaan harus memberikan sebesar 20 % dari luas lahan untuk masyarakat sesuai dengan permentan no 26 tahun 2007 dan surat edaran BPN RI tanggal 27 desember 2012.

Akan tetapi hal ini, seperti diabaikan pihak perusahaan, sehingga masyarakat belum menerima itu. Namun demikian, Pemkab telah beberapa kali mengambil langkah langkah termasuk rekomendasi Bupati Inhu pada BPN RI untuk penghentian aktivitas PT.TPP, begitu juga saat rapat deengan Menkopolhukam. akan tetapi BPN pusat hanuya minta untuk melakukan mediasi, namun hingga kini masih belum terlaksana. Cuma kelanjutan hal tersebut sampai sekarang masih belum jelas, masih menunggu keputusan BPN, tandasnya.

Lain pula dengan PT.Sawit Bertuah Lestari (SBL), dimana awal perusahaan itu masuk ke Inhu tahun 2008, perusahaan tersebut masih belum memiliik izin seluas 400 Ha, setelah 3 tahun mengantongi izin, namun setelah mereka memiliki izin 3 tahun dengan luas lahan 400 Ha, kemudian lahan jadi bertambah menjadi 887 Ha, maka dari itu hal ini sangat tidak lzim dan tidak masuk akal, sebut Nofrizal selaku Kades setempoat.

Komisioner Komnas HAM, P. Nasution menyampaikan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan, maka pihak nya datang ke Inhu, ketidak hadiran pihak perusahaan akan merugikan perusahaan sendiri. Pihak Komnas HAM berjanji menindak lanjuti semua data dan informasi yang didapat dan memanggil direksi perusahaan di Jakarta. Hal ini merupakan upaya agar sengketa lahan dan permasalahan tuntutan yang dihadapi masyarakat dapat segera di tuntaskan, "kita akan panggil managemen masing masing perusahaan ini di Jakarta, guna menuntaskan persoalan ini", Sebut P. Nasution.

namun khusus terkait sengketa masyarakat dengan PT. Duta Palma, pihak Komnas HAM tersebut mengatakan bahwa,ini karena masyarakat memegang SKT dari kepala desa bukan dari perusahaan dan tidak adanya sosialisasi batas antara pemkab Inhu dan Inhil. sehingga apa yang sudah dilakukan pemkab Inhu dengan melakukan pemetaan dengan pihak terkait itu langkah yang benar, saat ini tinggal menuggu hasil pemetaan dari BIG (Badan Informasi Geospasial).

Wakil Bupati Inhu didampingi Sekda Inhu sangat berharap dengan keterlibatan komisioner dan penyelidik dari Komnas HAM dalam persoalan sengketa lahan di Kabupaten Inhu. "hal ini tentu dapat membantu penyelesaian masalah lahan di tataran yang tidak dapat di jangkau oleh kewenangan Pemkab Inhu:,sebutnya.(Jef))