PEKANBARU - Tak tuntasnya pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan jaringan transmisi 150 KV jalur Gardu Induk (GI) Garuda Sakti - GI Pasir Putih dilatarbelakangi berbagai persoalan.

Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Sumatera (UPKJS) II, PT PLN Persero,  Rachmat  Basuki mengatakan, beberapa kendala yang temui dikarenakan warga yang minta harga tinggi, tidak mau dibebaskan tanahnya hingga ada pula yang tanahnya sudah digadaikan bank.

"Kita sudah melakukan mediasi dengan masyarakat dan langsung difasilitasi oleh pemerintah setempat untuk membicarakan baik-baik persoalan ganti rugi ini. Sayangnya, para pemilik tanah bersikukuh tidak menerima ganti rugi," kata Rachmat di Pekanbaru, Rabu (26/7/2017).

Rachmat pun terus berusaha membangun komunikasi intensif dengan para pemilik lahan.

"Menyikapi ini, kita mau tidak mau mengambil langkah konsinyasi dalam upaya pembebasan lahan itu," tegasnya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kampar juga berupaya memediasi ganti rugi lahan antara warga dengan PT PLN Persero. Namun, sayangnya tak satupun warga hadir atas undangan pihak kejaksaan tersebut.

Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Kampar, Agung Irawan mengatakan, pihaknya sudah menyebar undangan kepada para pemilik lahan, melalui pihak PLN, untuk pertemuan Senin, (24/7/2017) lalu.

“Undangan sudah disebar, hari Senin kemaren kita undang, tapi mereka belum datang. Kami juga belum dapat informasi alasan mereka tidak datang,” kata Agung.

Setidaknya ada 21 titik lahan yang belum bisa diganti rugi di jalur transmisi 150 KV GI Garuda Sakti - GI Pasir Putih. Lahan tersebut tersebar di enam desa di Kecamatan Tambang dan Siak Hulu, Kampar.

Rinciannya tiga desa di Kecamatan Tambang yakni Rimbo Panjang lima titik, Kualu lima titik dan Teluk Kenidai titik.

Sementara di Kecamatan Siak Hulu ada di Kubang Jaya tiga titik dan Desa Baru tujuh titik.

Dikatakan Agung, sesuai dengan kuasa yang diberikan kepada pihaknya, Kejari Kampar menurutnya akan melakukan mediasi terlebih dulu antara pihak PLN dengan masyarakat pemilik lahan.

“Kalau misalnya tidak mendapatkan titik temu dalam mediasi tersebut, barulah kemudian akan kita konsinyasikan ke pengadilan. Atau dengan menitipkan uang ganti rugi tersebut ke pengadilan karena proyek ini merupakan proyek strategis nasional,” jelasnya.

Agung menambahkan persoalan ini sebenarnya sudah cukup lama, yakni sejak setahun yang lalu.

“Namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan. Kita tentunya berharap dengan langkah kali ini menjadi solusi, dan proyek tersebut dapat segera dilaksanakan, karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat Riau,” imbuhnya. ***