
PEKANBARU – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Komisi I, Mardianto Manan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait mutasi pejabat eselon III dan IV yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Natar.
Mardianto Manan menilai bahwa mutasi pejabat seharusnya sah jika mendapat persetujuan Mendagri. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga jalur yang benar dan menghindari unsur politisasi dalam proses tersebut.
Meskipun pergantian pejabat merupakan hal yang wajar, tambahnya, ada kejanggalan yang perlu dicermati.
Ia menyebut bahwa sebelum non-aktifnya Gubernur Syamsuar, baru saja dilakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang kemudian diubah saat Edy Natar mengambil alih.
Mardianto menyampaikan keheranannya terhadap pemecatan pejabat yang baru dilantik dan belum sempat bekerja. Baginya, hal ini tidaklah logis dan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Saat ini, Mardianto belum mendapatkan informasi apakah evaluasi terhadap pejabat eselon II sudah dilakukan atau belum. Karena, proses penggantian pejabat dilakukan dengan wajar dan transparan, tanpa motif politis yang dapat merugikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Sekarang pejabat eselon II lagi yang mau di evaluasi, entah sudah dilakukan atau belum. Walau pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Riau itu hal yang wajar, tapi lakukan secara wajar juga dong, jangan ada motif lain selain untuk meningkatkan kinerja OPD tersebut," tutupnya saat menghadiri acara pelantikan Guru Besar di Universitas Islam Riau pada Rabu, 13 Desember 2023. ***