BENGKALIS, GORIAU.COM - Lambatnya pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis, dikawatirkan berdampak kepada lambannya pengerjaan sejumlah proyek fisik. Terkait persoalan tersebut, anggota DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi SH mengatakan, SKPD sudah bisa melakukan proses tender, terutama untuk proyek fisik yang pasti dianggarkan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dirinya tidak duduk di Badan Anggaran DPRD Bengkalis, maka secara pasti dirinya juga tidak mengetahui kapan APBD 2013 disahkan. Hanya saja kata Heru, seperti pernah disampaikan Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh, seluruh SKPD dilingkup Pemkab Bengkalis diminta menyiapkan seluruh perangkat pelaksanaan tender, seperti PPTK, KPA dan sejumlah dokumen lelang lainnya.

“Jika semua prangkat pendukung itu sudah ada atau sudah tersusun, maka SKPD tak mesti nunggu ketuk palu, bisa langsung tender. Terutama untuk proyek yang sifatnya lanjutan dan dipastikan dianggarkan pada tahun 2013 ini. Kalau masih tertunggu-tunggu ketuk palu, kita kawatir hanya akan menyita waktu,” ungkap Heru.

Untuk sejumlah proyek fisik yang sifatnya lanjutan tahun sebelumnya, bisa dipastikan proyek tersebut ada atau tidak dicoret saat pembahasan. Hal itu sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis. “Seperti kelanjutan sejumlah gedung sekolah yang belum selesai dan lainnya,” papar Heru lagi.

Apakah kebijakan tersebut tidak menyalahi ketentuan atau aturan yang ada, kata Heru tidak ada aturan yang dilanggar. Di samping proyek-proyek fisik yang sudah tertuang dalam KUA-PPAS, biasanya tidak akan dihapus saat pembahasan Banggar dan TAPD.

“Kita harus berburu waktu. Tahun-tahun sebelumnya siswa waktu yang menjadi persoalan, kendati palu diketuk awal tahun, karena instrumen atau prangkat lelang belum dibentuk, jadi semuanya serba terlambat. Kalau mau cepat siapkan dokumen lelang dan lelang proyek yang sudah termaktub di KUA-PPAS,” himbaunya.

Sebelumnya Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah dan Ketua TAPD yang juga Sekda H Asmaran Hasan beberapa waktu lalu, sampai sejauh ini pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD masih berlangsung. Kedua mengatakan, pembahasan panjang tersebut disebabkan anggaran yang begitu besar, Rp 4,7 trilyun.

Diperkirakan pertengahan Februari ini RAPBD 2013 baru akan disahkan. “Ketika RAPBD disahkan langsung ULP melakukan proses lelang. Hal itu bisa dilakukan kalau semua prangkat di SKPD sudah. Tapi kalau belum dipersiapkan sejak awal, maka pengerjaan proyek kembali akan terlambat,” prediksinya. (jfk)