PEKANBARU – Ternyata kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak pernah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau Safaruddin Poti, Senin (27/2/23) mengatakan pihaknya kaget dengan naiknya TPP tersebut.

Poti mengungkapkan bahwa DPRD Riau sebenarnya meminta kajian tentang rencana Pemprov Riau menaikkan TPP pejabat dan ASN dilingkungan Pemprov Riau. Namun, TPP sudah dibayarkan tanpa melalui kajian tersebut.

Politisi PDIP ini khawatir naiknya TPP akan mengakibatkan defisit APBD Riau tahun 2023, karena akan terjadi pengurangan belanja untuk menutupi biaya TPP yang meningkat.

Pernyataan Poti ini bertentangan dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto. Hardiyanto mengatakan bahwa dia tidak mempersoalkan naiknya TPP Sekdaprov Riau SF Hariyanto hingga mencapai Rp90 juta lebih, mengingat beban kerja yang cukup berat.

Bahkan, politisi Gerindra ini menyatakan bahwa TPP Sekda tersebut bisa dinaikkan lagi.

Dalam situasi seperti ini, kenaikan TPP menjadi topik yang kontroversial. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai proses kenaikan TPP yang tidak transparan. Seharusnya, proses ini dilakukan melalui pembahasan APBD dan kajian yang matang agar tidak merugikan keuangan daerah. (kl2)