PEKANBARU, GORIAU.COM - Sejak dilantik pada bulan November 2012 lalu, Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau belum mendapat fasilitas dari pemerintah kabupaten Kuansing. Baik fasilitas kantor maupun fasilitas tenaga pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan baik Pilgubri 2013 maupun Pileg 2014 yang sudah mulai berjalan, Panwaslu Kuansing terpaksa mengontrak rumah. Hal ini telah mengganggu kerja pengawasan.

Oleh karena itu, Bawaslu Riau menilai Pemerintah Kabupaten Kuansing tidak mematuhi Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, tentang penyelenggara Pemilu, pasal 126 ayat 1. UU itu berbunyin 'untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Selain itu, Bawaslu Riau juga telah dua kali menyurati Bupati Kuansing, Sukarmis.

"Dalam surat kita meminta dukungan pegawai dan fasilitas kerja lainnya bagi sekretariat Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi," ungkap divisi organisasi dan SDM Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Senin (3/6/2013).

Surat yang telah dikirim itu, nomor 29/Bawaslu-Riau/XI/2012 tertanggal 14 November 2012. Kedua Surat nomor 23/Bawaslu-Riau/II/2013 tertanggal 6 Februari 2013.

"Namun, tak pernah ada respon dari Pemkab Kuansing sampai saat ini," katanya.

Menindaklanjuti persoalan ini, Bawaslu Riau kembali mengirimkan surat perihal mohon bantuan dan arahan, kepada Bawaslu RI. Dalam surat bernomor 110/Bawaslu-Riau/V/2013 yang bersifat segera itu, Bawaslu Riau kembali menyampaikan bahwa hingga sekarang Pemkab Kuansing belum juga memfasilitasi pembentukan sekretariat Panwaslu kabupaten itu.

Terkait hal tersebut, Bawaslu Riau memohon bantuan dan arahan kepada ketua Bawaslu RI, mengingat tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 dan pemilihan gubernur/wakil Gubernur Riau tahun 2013 sedang berlangsung.

Surat yang ditandatangani atas nama ketua Bawaslu Riau itu, yang dihendel divisi organisasi dan SDM, Rusidi Rusdan sudah dikirim ke Jakarta. Harapannya, semoga ada solusi, dan Pemkab Kuansing menyadari tanggungjawabnya terhadap kelancaran fungsi pengawasan di kabupaten tersebut.(kha)