
PEKANBARU, GORIAU.COM -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menemukan perbedaan jumlah DPT (Daftar pemilih Tetap) antara data model A.3.3 KPU dengan data hasil penetapan DPT Pekanbaru.
"Ada terdapat tiga kecamatan yang jumlahnya berbeda dengan data DPT sebelum pleno penetapan (A.3.3) dengan data hasil penetapan DPT," kata anggota Bawaslu divisi pengawasan dan hubungan antarlembaga Fitri Heriyanti di Pekanbaru, Jumat (27/9/2013)
Tiga Kecamatan yang memiliki data berbeda tersebut adalah Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Tenayan Raya. Di Kecamatan Marpoyan Damai ditetapkan jumlah DPT 104.604, tetapi di data model A.3.3 berjumlah 104.617.
Di Kecamatan Sukajadi data penetapan 35.174 dan data A.3.3 35.175. Sedangkan di Kecamatan Tenayan Rayadata yang ditetapkan 97.167, namun data A.3.3 97.177.
Fitri menjelaskan bahwa memang data tersebut berselisih tidak terlalu banyak, tapi sekecil apa pun perbedaan akan berpengaruh pada data rekapitulasi baik di tingkat provinsi ataupun di KPU pusat.
Kesalahan lain juga terjadi di Kabupaten Siak, di mana ada salah isi data yang dimasukkan adalah data DPT Pilgub, bukan data Pileg. "Kalau yang di Pekanbaru kita masih tidak tahu ini kesalahan apa, kesalahan ketik atau salah jumlah," kata Fitri.
Untuk itu Bawaslu mengharapkan semua KPU Kabupaten Kota untuk lebih mencermati DPT. Hal ini harus bisa dilaksanakan mengingat KPU pusat juga telah mengundur jadwal pengumpulan DPT seluruh Indonesia menjadi tanggal 21-22 Oktober. Sedangkan di KPU Provinsi diberikan 18 Oktober.
DPT Pekanbaru tersebut merupakan data yang diberikan pada jadwal pertama 7-13 September, tepatnya KPU Pekanbaru memberikan pada tanggal 12 September sebelum KPU pusat mengumumkan pengunduran waktu.
Pada saat itu hanya ada enam Kabupaten Kota yang menyerahkan DPT. Di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kuansing. Sementara itu Kabupaten lain tidak menyerahkan karena mengetahui pengunduran jadwal KPU pusat. Saat ini ada dua Kabupaten yang telah melaporkan melakukan pencermatan yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.(ant/fzr)