PEKANBARU, GORIAU.COM - Sesuai visi dan misi Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2014 yang akan dibahas terfokus pada program mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengarahkan semua program dengan realisasi nyata untuk kepentingan masyarakat kecil. APBD Perubahan Provinsi Riau sendiri tengah dibahas oleh tim.

Tim tersebut berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan, agar tidak jauh dari yang ditargetkan Gubernur Riau, H Annas Maamum pada April 2014.

Sebagai antisipasi program tepat sasaran, tim tersebut sudah digarisi dengan patokan realisasi tetap mengacu kepada visi dan misi gubernur. Dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membuat program untuk kepentingan masyarakat.

"Masyarakat butuh program nyata yang menyentuh dan kita sedang membahas dan mengarah ke situ," kata Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Arsyadjuliandi Rachman.

"Kita berusaha semaksimal mungkin agar APBD Perubahan tahun bisa diselesaikan secepatnya dan sesuai dengan ketentuan," harap Wagubri.

Artinya, kata Wagubri, program yang akan dirintis tidak mengawang-awang lagi dengan banyak kegiatan mubazir dan hanya menghabiskan anggaran saja.

"Program tidak penting akan ditangguhkan dengan konsekuensi memprioritaskan program untuk masyarakat kecil," tutur Wagubri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraini, menyampaikan, semua kegiatan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus benar-benar terarah dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

"Semua rencana pembangunan harus bisa dimaksimalkan dengan tujuan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Semua bidang yang dirancang harus menyentuh serta berguna bagi masyarakat," ujar Diah Anggraini.

Hal itu diutarakannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Riau yang dihadiri Gubernur Riau Annas Maamun, Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, para bupati/wali kota se-Riau dan pejabat terkait.

Diah sempat menyinggung mengenai penyediaan lapangan kerja terutama pada daerah dan mengingat pertumbuhan penduduk yang sudah tidak bisa dibatasi, sehingga membuat angka pertumbuhan penduduk setiap tahun semakin meningkat.

Seluruh kegiatan yang bersifat substansi dan merupakan prioritas harus diutamakan karena tentunya akan diperlukan bagi masyarakat secara luas. Kemudian pelayanan untuk publik, juga harus menjadi sorotan.

"Layanan administrasi juga harus semakin dipermudah. Tidak ada lagi proses administrasi yang membuat masyarakat menjadi malas untuk mengikuti prosedur yang berbelit-belit," tegasnya.***